Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintah bermuatan politik. Dia menegaskan, bansos terus disalurkan karena masih terdapat masyarakat yang terdampak.
Hal itu disampaikannya di Airlangga saat menyalurkan bantuan pangan El Nino di Desa Batu Cermin, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (15/1/2024).
"Bantuan pangan sudah dilakukan sejak Covid-19 2020. Jadi bukan ujug-ujug malah kemarin dihentikan pasca Covid-19, tetap kami melihat di lapangan masyarakat masih banyak membutuhkan," ujar Airlangga.
Baca Juga:
Strategi Minta Balas Budi Tidak Tepat, Pengamat: Kan Sudah Dapat Wagub DKI
Jawaban Tegas Eca Aura Ditanya Soal Alam Ganjar Dekat dengan Fuji: Ngapain Sih
Disebutnya bansos kembali dilanjutkan sejak September 2023 lalu karena melihat kondisi masyarakat di lapangan.
"Kita liat kondisi pertanian terganggu, termasuk di Manggarai. Di sini yang Manggarai Baarat sini yang merupakan lumbung beras di NTT. Namun tadi disampaikan Pak Bupati dengan adanya renovasi waduk, memang tentu pada saat renovasi aliran untuk sementara distop. Namanya juga lagi direnovasi," ujarnya.
Dia pun menilai, pihak yang menyebut pembagian bansos politik, lupa akan peristiwa wabah Covid-19.
Baca Juga: Jadwal Kampanye ke-49, Ganjar Pranowo ke Jawa Tengah, Mahfud MD Menyeberang ke Sumut
"Ya, dia lupa, dia pernah covid di republik ini dan di seluruh dunia," ujarnya.
Diminta Jangan Dipolitisasi
Sebagaimana diketahui, calon presiden Ganjar Pranowo pernah meminta agar bansos tidak dipolitisasi menjelang Pemilu 2024. Ganjar menyebut hal ini dikarenakan bansos merupakan hak dari masyarakat.
"(Bansos) jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat, begitu, ya," kata Ganjar usai kunjungan ke Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar menuturkan, pada tahun politik seperti sekarang ini bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik, di mana banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
"Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik, ya," katanya.
Berita Terkait
-
Tarik Suara Anak-anak Muda, Ganjar Iming-imingin Ini ke Kalangan Milenial hingga Gen Z
-
Menko Perekonomian Airlangga Ungkit Angka 2 dan 4 Saat Bagikan Beras di Manggarai Barat
-
Eca Aura Makin Lengket Dengan Ibu Alam Ganjar: Main Pijit-pijitan Dengan Siti Atikoh
-
Bela Ganjar, Mahfud MD: Wadas itu Tak Ada Pelanggaran HAM!
-
Hari Ke-49 Kampanye Pilpres 2024, Ganjar Safari Ke Purbalingga-Banjarnegara Dan Menginap Di Rumah Warga
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
JakartaKelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara
-
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook!
-
Menhub Absen Karena Sakit, DPR Tunda Rapat Bahas Rentetan Kecelakaan Kereta Api Bekasi Timur