Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa Pejuang PPP yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran merupakan bentuk perlawanan pada kebijakan partai.
"Kalau ada satu dua orang yang mendeklarasikan atau mencomot nama PPP dalam rangka mendukung paslon lain, itu jelas bukan merupakan kebijakan DPP; bahkan melawan kebijakan DPP partai," ujar pria yang akrab disapa Romy seperti dikutip dari Antara.
Adapun PPP tetap tegak lurus mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md sesuai keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VIII di Jakarta (19/10/2023).
Dia pun menilai deklarasi Pejuang PPP terhadap Prabowo-Gibran tidak bersifat masif, karena hanya dilakukan oleh segelintir orang di tubuh PPP.
Bahkan, Romy melihat hal tersebut menjadi bagian dari media gimik yang seolah-olah mengaku mendapatkan dukungan dari sebagian kader PPP di seluruh Indonesia.
"Hanya sekadar media gimik yang isinya hanya 2 sampai 3 orang saja, tetapi seolah-olah mengklaim mendapat dukungan dari sebagian kelompok PPP di seluruh Indonesia," katanya.
Sebelumnya, kelompok yang menamakan diri sebagai Pejuang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam satu putaran.
Koordinator Nasional Pejuang PPP Witjaksono saat membacakan deklarasi di Jakarta, Kamis (28/12), mengatakan dukungan mereka kepada Prabowo-Gibran dilandaskan pada keinginan luhur untuk memajukan NKRI, serta memperhatikan tantangan ekonomi, geopolitik, dan keamanan global.
"Setelah melalui proses pertimbangan yang matang dan saksama serta atas dorongan pada kiai, para bu nyai, para alim ulama, dan kader di daerah, kami atas nama Pejuang PPP menyatakan dengan tegas untuk mendukung Balak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Berita Terkait
-
Ganjar Terima Keluhan Eks PMI soal Semrawutnya Pilpres 2024 di Hongkong: Surat Suara Tercoblos hingga Salah Alamat
-
Pertempuran Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud di Tanah Jawa Jelang 14 Februari 2024
-
Siti Atikoh Unggah Momen Disambut Ribuan Warga di Manado, Netizen Nyeletuk: Grace Natalie Bisa Gini Nggak?
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025