Suara.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung nasib pangan Indonesia yang kekinian disebutnya belum berdaulat. Menurutnya, kekinian petani dan lahannya makin sedikit tapi subsidinya semakin naik.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam penyampaian visi misinya di dalam Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Mahfud menilai, dengan kondisi yang dipaparkannya tersebut, menunjukan kejanggalan atau yang salah.
"Saudara sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit lahan pertanian semakin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit kok subsidinya setiap tahun naik. Pasti ada yang salah," kata Mahfud.
Kemudian, Mahfud juga menyebut kondisi laut berlimbah, udara penuh racun. Terlebih juga investasi masuk namun terjadi kerusakan lingkungan. Menurutnya, hal itu membuat sengsara rakyat.
"Laut kita berlimbah udara kita meracuni kita investor masuk industrialisasi terjadi lingkungan rusak rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa diantara rakyat dengan rakyat antara pemerintah dengan pemerintah," tuturnya.
Mahfud lantas mengutip ayat Al Quran Ar Rum ayat 30 yang isinya menyinggung kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia.
"Telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia di darat dan di laut ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya," katanya.
Debat Keempat Pilpres 2024
Baca Juga: Mahfud MD: Tambang Ilegal Banyak Mafianya, Dibeking Aparat dan Pejabat
Debat keempat Pilpres 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024) mulai pukul 19.00 WIB. Dalam debat ini kembali mempertemukan tiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.
Tema yang diangkat dalam debat yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Berbeda dari sebelumnya, debat kali ini akan dikawal oleh dua moderator perempuan yakni Retno Pinasti dari SCTV dan Zilvia Iskandar dari Metro TV. Tayangan debat berlangsung selama 120 menit dibagi dalam enam segmen yang sudah disusun untuk debat.
Sebelum digelarnya debat, 11 panelis sudah diputuskan untuk merumuskan pertanyaan yang bakal dipilih secara acak untuk dijawab oleh Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik