Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengomentari isu bantuan sosial atau bansos yang bersumber dari APBN. Bansos tersebut disebut dibagikan ke masyarakat namun memiliki gambar atau logo salah satu pasangan capres-cawapres.
"Sekali lagi kami di KPK sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan, conflict of interest, ya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip Suara.com, Sabtu (27/1/2024).
Dia menegaskan konflik kepentingan merupakan asal dari perbuatan korupsi.
"Kita ketahui bersama bahwa konflik kepentingan ini adalah embrio, akar persoalan korupsi kita. Sering kadang-kadang orang berdalih ya, ‘oh yang penting bantuan sampai’, tidak mengambil keuntungan berupa uang," ujarnya.
"Keuntungan itu kan tidak harus dalam bentuk materi, uang, ya, imej (citra) kan juga sebuah keuntungan, apalagi ketika itu terjadi di saat seperti ini, pada saat Pemilu. Di mana para calon itu berusaha untuk menarik simpati dari rakyat dengan adanya bantuan bantuan berlogo paslon," katanya.
Dia menyebut, terdapat masyarakat yang tidak memahami anggaran bansos yang berasal dari keuangan negara.
"Rakyat yang tidak memahami, melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seorang dari pasangan yang bersangkutan. Padahal kita ketahui bersama, bahwa bansos itu bersumber dari APBN, uang negara dan harusnya itu tidak diperbolehkan," tegasnya.
Alex lantas mengusulkan, agar adil, logo atau gambar masing-masing tiga pasangan capres-cawapres, disertakan dalam kemasan bansos.
"Kalau mau fair, ya, ketiga pasangan itu harus ada di dalam karung bansos itu, kalau mau fair ya. Sehingga masyarakat juga tersosialisasikan siapa sih calon presiden pasangan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tidak satu pasangan saja," ujarnya.
Baca Juga: Target Prabowo Menang Pilpres Satu Putaran Bisa Amsyong Gegara Jokowi? Ini Penjelasannya!
Berita Terkait
-
TKN Sayangkan Komentar Cak Imin Soal Pemberitaan Stiker Prabowo-Gibran di Beras Bulog
-
Bawaslu Telusuri Bansos dengan Stiker Prabowo-Gibran
-
Target Prabowo Menang Pilpres Satu Putaran Bisa Amsyong Gegara Jokowi? Ini Penjelasannya!
-
TKN Desak Bawaslu Undang Pemilik Akun Penyebar Foto Stiker Prabowo-Gibran di Beras Bulog
-
Persiapan Debat Capres; Dewan Pakar Bakal Latih Prabowo
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT