Suara.com - Beberapa waktu lalu saat debat Pilpres 2024, ribuan tanah Prabowo Subianto sempat jadi sorotan dan pertanyaan dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan.
Anies pada debat capres Pilpres 2024 pada 7 Januari 2024 singgung soal tanah Prabowo. Awalnya eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan anggaran yang besar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru untuk membeli alutsista bekas.
"Kita ingin mengembalikan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas, di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah," ujar Anies saat itu.
Baca juga:
- Dorothea Eliana Indah Wanita yang Setia pada Si Gembel Kolektif Absolut Adian Napitupulu
- Ada Sosok Ini Yang Punya Pengaruh Besar, Prabowo-Gibran Semakin Kuat di Bogor
- Survei LSI Prabowo-Gibran Tertinggi di Jabar, Anak Jokowi Puji Keras Keras Sosok Ini
- Ramai Unggahan Portofolio Anies Selama Menjabat Gubernur, Tagar #TakeAniesLookatJakarta Menggema
"Saya mengklarifikasi data yang meleset, maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare tapi 340 ribu hektare, saya klarifikasi," lanjut Anies dalam sesi berikutnya.
Prabowo pun menyanggah pernyataan Anies tersebut. Capres nomor urut 2 itu mengatakan data yang dimiliki Anies keliru.
"Itu pun salah. Itu pun salah! Mas Anies, jangan buka data yang salah," kata Prabowo.
Ribuan tanah Prabowo itu kemudian jadi polemik tersendiri. Prabowo beberapa hari setelah debat itu menjelaskan bahwa ribuan tanah itu berstatus Hak Guna Usaha alias HGU untuk proyek lumbung pangan atau food estate.
"Saya sampaikan ke bapak presiden, bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! saya siap! dan kita sedang menggarap itu," kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).
Nah kekinian sejumlah tokoh kemudian angkat bicara soal duduk perkara tanah milik Prabowo Subianto tersebut, salah satunya ialah Zulfan Lindan, eks politisi PDIP dan Nasdem.
Di kanal Youtube miliknya, Zulfan jelaskan kronologis yang ia ketahui soal tanah Prabowo tersebut. Pria asal Aceh itu mengatakan bahwa tahun 2000, Prabowo berbicara dengannya.
"Saya mau ketemu sama pak Taufik (Kiemas) dong," kata Zulfan, seperti dikutip, Rabu (31/1).
Status Megawati Soekarnoputri saat itu masih menjadi wakil presiden. Zulfan menjelaskan bahwa maksud pertemuan antara Prabowo dan Taufik Kiemas itu untuk membicarakan tanah yang kala itu dimiliki Bob Hasan.
Taufik Kiemas kata Zulfan menyanggupi pertemuan itu dengan Prabowo. Di pertemuan itu lanjut Zulfan, Prabowo mengutarakan niatnya untuk take over Kiani Kertas, perusahaan milik Bob Hasan yang masuk ke BPPN.
"Ini (perusahaan Kiani Kertas) kan jadi pesakitan di BPPN. Yudah mas, Mas Taufik gak ada keberatan. Dan kebetulan Kepala BPPN, Laksamana Sukardi, orang PDIP," jelas Zulfan.
Berita Terkait
-
Nusron Wahid Minta Penyebaran Isu Soal Fragmentasi dan Perpecahan dalam Kabinet Indonesia Maju Dihentikan
-
Biasanya Bahas Gosip, Feni Rose Kini Kritik Program Kampanye
-
Respons PBNU atas Wacana Pilpres Sekali Putaran, Gus Ipul: Puasa Ramadhan Bisa Dilaksanakan Lebih Khusyu
-
Dalam Silaturahmi dengan PGPI di Hambalang, Prabowo Cerita Asal Usul Nama Padepokan Garuda Yaksa
-
600 Pendeta PGPI Nyatakan Dukungannya untuk Prabowo dalam Malam Silaturahmi dan Makan Bersama
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati