Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyoroti aspek penegakan hukum di Indonesia. Menurut Tito, penting bagi kita untuk memupuk budaya antikorupsi sejak usia dini.
"Kita harapkan gerakan antikorupsi ini betul-betul sejak usia dini, dan kami yakin ini akan sangat berpengaruh, akan mengimbangi upaya penindakan, bahkan mungkin penindakan tidak perlu terjadi," tutur Tito dalam pidatonya saat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Selasa, (6/2/2024).
Menurut Tito, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter antikorupsi pada diri anak-anak. Untuk itu, anak didik mesti ditanamkan pemahaman tentang dampak negatif korupsi.
"Saran kami kepada teman-teman di sekolah, kalau kita ingin mendidik anak kita untuk mereka paham gerakan antikorupsi, bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang buruk dan negatif, itu harus ditanamkan kepada mereka [bahwa] melanggar itu adalah negatif," imbuhnya.
Sebagai pembina umum pemerintah daerah (Pemda), Tito mengaku akan mendukung program kegiatan KPK, terutama dalam hal mengedukasi antikorupsi untuk anak-anak usia dini dan remaja. Hal ini mengingat urusan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota; serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah wewenang pemerintah provinsi.
"Kami siap untuk mendukung KPK agar semua pemerintah daerah (sebanyak) 552, (yaitu) 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten ini kita lakukan gerakan bersama untuk mendukung, termasuk di bidang pendidikan," tandasnya.
Sebagai informasi, dalam acara yang digelar secara hybrid tersebut juga diserahkan Dokumen Strategi Nasional Pendidikan Anti Korupsi; Buku Panduan Implementasi PAK Dini, Dasar, dan Menengah; serta Modul Pembelajaran PAK kepada seluruh kepala daerah. Adapun acara itu dihadiri oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri, kepala sekolah se-DKI Jakarta, dan kepala daerah seluruh Indonesia secara daring.
Berita Terkait
-
Alasan Presiden Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menkopolhukam
-
Pesan Cak Imin Ke Tito Karnavian Yang Gantikan Mahfud Md Jadi Menkopolhukam: Bangsa Ini Menunggu Negarawan
-
Mahfud MD Mundur, Tito Karnavian Jadi Plt, Pengganti Menkopolhukam Nanti Orangnya Jokowi Atau Sosok Ini?
-
Profil dan Riwayat Pendidikan Tito Karnavian, Resmi Gantikan Mahfud MD
-
Resmi! Tito Karnavian Jadi Plt Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri