Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan tunjangan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu hingga Rp29 juta. Namun kenaikan tunjangan Bawaslu oleh Jokowi itu menjadi sorotan karena terjadi H-2 jelang pencobolosan Pemilu 2024.
Salah satu sorotan datang dari putri Gus Dur, Alissa Wahid. Melalui akun X @AlissaWahid, ia mengatakan bahwa kenaikan tunjangan untuk Bawaslu memang pantas dilakukan. Apalagi Bawaslu akan bertugas mengawasi Pemilu 2024 di 800 ribu TPS.
Namun yang menjadi pertanyaan, kata Alissa, mengapa kenaikan tunjangan baru diberikan H-2 Pemilu 2024. Kakak Yenny Wahid ini pun mempertanyakan dampaknya.
"Saya yakin, tunjangan ini layak bagi Bawaslu. Mengelola pengawasan pemilu di 800 ribu TPS, sampai tingkat Nasional," tulis Alissa Wahid dalam cuitannya, Selasa (13/2/2024).
"Yang menimbulkan pertanyaan adalah timing-nya (waktunya). Mengapa sekarang? Apa kira-kira dampaknya?" lanjutnya.
Cuitan Alissa Wahid itu telah dibaca 4 ribu kali dan mendapatkan ratusan tanda suka. Warganet juga memberikan beragam pendapat mengenai kenaikan tunjangan Bawaslu di kolom komentar.
"Dampaknya mungkin akan semakin tidak bersemangat menindak lanjutin laporan yang masuk," sentil warganet dengan emoji tertawa.
"Ya biar menang sekali putaran lah Mbak, ngapain dua putaran buat kami capek aja kalian para elite ribut-ribut terus. Siapapun presidennya, Indonesia akan baik-baik saja, masak menggantungkan sesuatu hanya sama makhluk. Biar Allah SWT yang menjaga Indonesia," komentar warganet.
"Positifnya biar bekerja tambah semangat dan profesional mbak. InsyaAllah pemilu berjalan lancar dan tanpa kecurangan. Aamiin YRA," doa warganet.
"Beliau mengkonfirmasi bahwa yang dibedah di Dirty Vote itu memang benar, bu," tambah yang lain.
"Biarkan saja, bu, yang benar yang akan menang. (Walaupun menangnya tidak harus sekarang)," tulis warganet.
"Panic mode setelah release Dirty Vote. Itu jawabannya mbak Alissa," celetuk warganet
"Banyak aturan dan keputusan yang muncul di penghujung Pemilu. Seperti tak ada konsep yang jelas soal pesta demokrasi ini," kritik warganet.
"Pertanyaan yang sama kenapa Dirty Vote dirilis di hari tenang?" tanya warganet.
Berita Terkait
-
Viral Karena Film Dirty Votes, Feri Amsari Pernah Singgung Mobil yang Ditunggangi Jokowi dan Prabowo, Ada Apa?
-
Viral Jokowi Minta Sri Sultan HB X Jadi Fasilitator, Pakar Politik UGM: Komunikasi Politiknya ke Megawati Buntu
-
Usai Jokowi Gencar Bagi-bagi Bansos Pangan, Kini Beli Beras Dibatasi
-
Bintang Emon Sentil Pendukung Jokowi Soal Kritik Guru Besar: Lo Butuh Duit Bang Messi?
-
Resmi! Jokowi Teken Kenaikan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pencoblosan
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
KPK Beberkan Biang Kerok Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berlarut-larut, Ternyata Ini Alasannya
-
Gurita Korupsi Pertamina: KPK Ungkap Kaitan Eks Direktur dengan Riza Chalid di Kasus Suap Katalis
-
Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
-
Dukung Revitalisasi Kota Tua, Veronica Usul Ada Pendongeng hingga Musisi di Alun-Alun Fatahillah
-
KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
-
Usai Koruptor Lukas Enembe Wafat, Tukang Cukur Langganannya Ikut 'Dibidik' KPK, Mengapa?
-
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 Berakhir, Berikut Sikap Kedubes Iran di Indonesia