Suara.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut ada anomali dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kali ini. Salah satu hal yang janggal buatnya, yakni suara yang diperolehnya malah lebih rendah dari partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pasalnya, Ganjar merupakan kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu sejak lama dan sudah melekat. Seharusnya, pemilih PDIP mayoritas juga mencoblos Ganjar.
"Quick count, real count-nya belum. Hasil dari quick count perolehan PDIP masih tinggi ya, kalau nggak salah masih nomor satu ya. Agak anomali ya," ujar Ganjar di gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Jajarannya di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pun juga sedang melakukan penyelidikan terkait persoalan ini.
"Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan kawan, mudah-mudahan nanti ketemu apa penyebabnya," ungkapnya.
Ganjar mengatakan penelusuran akan dilakukan ke tingkat wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi melihat adanya kemungkinan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
"Ya banyak juga makanya kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini betul-betul terstruktur, sistematis, masif. Gitu aja," ungkapnya.
Ganjar menyebut soal penelusuran kecurangan ini juga dibahas dalam rapat TPN Ganjar-Mahfud dan para ketua umum partai pengusung. Pihaknya juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pemilu kemarin.
"Membahas ya evaluasi laporan dari daerah daerah gitu ya, baik dari struktural partai, dari relawan, maupun perkembangan-perkembangan terakhir," jelasnya.
Baca Juga: Hasto Sebut PDIP Siap Jadi Oposisi: Kami Diapresiasi di Luar Pemerintah!
Lebih lanjut, dalam rapat itu para pimpinan partai dan TPN Ganjar-Mahfud sepakat untuk menunggu hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai apa yang disampaikan KPU," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu