Suara.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis menilai Pemilu 2024 telah berjalan dengan sukses dan demokratis.
MUI juga kata Cholil telah menggandeng para dai dan penceramah untuk menjadi juru damai pasca pemilu yang sangat penting dilakukan untuk membersihkan residu-residu perpecahan di masyarakat melalui mimbar-mimbar keagamaan maupun media sosial.
Cholil memandang pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Namun ia menyayangkan narasi-narasi negatif yang muncul sebelum pencoblosan masih terasa hingga saat ini. Maka dari itu, dia mendorong para penceramah dan dai agar bersama-sama dengan MUI menghilangkan residu-residu yang dapat memecah belah bangsa.
"Tugas kita konsentrasi untuk menyatukan umat," ujar Cholil Nafis di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Menurutnya, persatuan umat dan bangsa harus menjadi agenda utama setelah pemilu. Sementara aspek politik yang saat ini tengah berjalan, lanjut dia, biarkan diproses oleh mereka yang terlibat dalam kontestasi.
"Tugas kita yang penting masyarakat damai tetap bersatu, bisa bekerja dengan baik tanpa terganggu apapun," kata Cholil Nafis.
Ia juga mendorong kepada dai/penceramah untuk menjadikan politik sebagai sarana memasukkan ide-ide baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan mencapai kekuasaan.
"Tujuan kita di dalam berdakwah itu adalah politik keadaban, membangun bangsa yang baik, bangsa yang adil, bangsa yang hukum, yang sejahtera," ucapnya.
Setali tiga uang, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, kepada pihak-pihak yang tak puas dengan hasil Pemilu 2024 sebaiknya ditempuh melalui jalur hukum.
Baca Juga: Miris! Dede Sunandar Terjungkal di Politik: 2 Mobil Ludes Cuma dapat 10 Suara
Menurut Gus Yahya, cara itu lebih elegan ketimbang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.
“ya iya (ikuti mekanisme), wong sudah diatur mau gimana coba? masa mau diselesaikan dengan bakar ban misalnya ndak bisa selesai juga,” kata Gus Yahya.
Gus Yahya menyakni, masalah hasil Pemilu 2024 dapat diselesaikan melalui jalur hukum sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dalam perundangan-undangan. Misalnya, bila ada temuan kecurangan dan hal-hal lain-lain.
“Ya hukum aturan sudah ada semua, kalo melihat misalnya penyelewengan sudah ada aturannya, ajukan saja. Semua nanti akan diproses dengan baik,” tandas dia.
Pesan yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Pusat Pengurus (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir. Dia menekankan pentingnya stabilitas di atas segala-galanya. Jika ada pihak yang kurang puas dengan hasil pemilu, silakan sampaikan dengan mekanisme hukum yang sudah ada, tidak dengan membuat kerusuhan.
Dia pun mengajak seluruh kader Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia untuk menjaga keteduhan setelah pemilu berakhir.
“Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi dan tidak menempuh cara-cara pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horizontal,” ujar Haedar.
"Muhammadiyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan persatuan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban sosial," sambung guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut.
Berita Terkait
-
Gibran Rakabuming Jawab Singkat Padat soal Bocoran Daftar Menteri, Warganet: Cuek Amat
-
Popularitas Raffi Ahmad Gak Bikin Suara Jeje dan Nisya Ahmad Meroket: Jadi Caleg Gagal?
-
Pendidikan Abidzar Al Ghifari, Berani Pasang Badan Bela Umi Pipik yang Dihujat Usai Bahas Pemilu
-
Profil dan Kekayaan Bima Arya, Disorot Usai Protes Perolehan Suara Istri Turun Drastis
-
Iwan Fals Berduka Atas Wafatnya 71 Petugas Pemilu: Innalillahi
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Kalimantan Belum Selesai, Karhutla Kini Kepung Papua Tengah: Api Makin Meluas
-
Tampang Maulana Paputungan Ayah Keji Pembunuh Disertai Mutilasi Anak Kandung di Merauke
-
Beli Voucher Game di BRImo Dapat Cashback Saldo 50 Persen
-
Investasi RI Tembus Rp1.010 Triliun, HIPMI Dorong Pengusaha Lokal Ikut Menikmati Dampaknya
-
Karhutla Kalimantan Mengganas, Presiden Prabowo Optimistis Bisa Segera Dijinakkan
-
22,69 Juta Pengguna Kripto RI, Tantangan Berikutnya Bikin Mereka Tak Lari ke Platform Asing
-
Bukan Sekadar Hitung Langkah, Galaxy Watch Ultra2 dan Watch9 Bantu Atur Beban Latihan
-
Korban FOMO Merapat! Eksotisnya Wajah Sungai Bogowonto Purworejo Saat Surut
-
Prabowo Tak Main-Main! Bidik 4 Korporasi di Balik Karhutla Kalimantan, Izin Bakal Dicabut
-
Aktivis Pati Kembali ke Jakarta, Siapkan Massa untuk Aksi 27 Agustus di DPR RI