Mahfud MD Ungkap 2 Cara Batalkan Hasil Pemilu dan Sanksi Politik ke Presiden

Suara.com - Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan ada dua hal yang bisa dilakukan pasangan calon presiden dan partai politik. Jika tidak menerima hasil Pemilu 2024. Dengan alasan ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Pada akun instagramnya, Mahfud menyebut minimal ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan pemilu 2024.

Peertama, jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi atau MK yang bisa membatalkan hasil pemilu. Asal ada bukti dan hakim MK berani.

Kedua, jalur politik melalui hak angket di DPR RI yang tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada Presiden.

"Termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya," tulis Mahfud MD, dikutip Suara.com, Senin 26 Februari 2024.

Jalur hukum bisa ditempuh oleh paslon yang arenanya adalah MK. Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR.

Semua anggota parpol di DPR punya dasar hukum menuntut dengan angket.

"Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong," kata Mahfud MD.

"Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Tetapi Mas Ganjar dan Cak Imin bisa langsung melalui dua jalur karena selain paslon mereka juga tokoh parpol," tegasnya.

Baca Juga: Jokowi dan SBY Sama-sama Pencitraan, Ryaas Rasyid: yang Satu Berpendidikan Rendah

Dugaan Kecurangan Pemilu

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024 sangat boleh dilakukan.

Menurut Mahfud, hak angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakannya. Dalam hal ini pemilu adalah bagian dari kebijakan dan kewenangan pemerintah.

"Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok," kata Mahfud dalam keterangan resmi.

Mahfud menjelaskan hak angket adalah hak DPR RI untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan sejumlah syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam konstitusi.

Dalam hal itu, tambah Mahfud, angket yang diberlakukan bukan untuk pemilunya, tetapi kebijakan yang berdasarkan terhadap kewenangan tertentu.