Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons ihwal anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran dengan jatah Rp 15.000 per anak, sebagaimana disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Program ini turut dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin kemarin.
Budi menegaskan pembicaraan mengenai program makan siang gratis masih sebatas anggaran. Belum masuk lebih jauh mengenai kadar gizi.
"Kalau yang kemarin dibicarakan adalah supaya anggaran 2025 dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya. Dan salah satu program utamanya kan yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya agar mulai dihitung dan dianggarkan," tutur Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Sedangakn mengenai jatah Rp 15.000 per anak, Budi tidak memberikan jawaban lugas. Ia justru bertanya balik ke wartawan yang mengajukan pertanyaan, apakah jatah Rp 15.000 per anak sudah cukup atau belum.
"Sekarang saya tanya wartawan, kalau makan Rp 15 ribu, kenyang apa nggak? Kalau di Jogja cukup," kata Budi.
Meski demikian, Budi menduga anggarannya akan lebih besar.
"Kalau anggaran yang... mereka pasti lebih besar dugaan saya ya, karena makannya lebih banyak. Kalau isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Jadi makannya lebih dikit," kata Budi.
Program Makan Siang
Diberitakan sebelumnya, program makan siang gratis yang menjadi janji calon presiden Prabowo Subianto nampaknya benar-benar segera terwujud.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Buka Suara
Hal ini dipastikan usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembicaraan mengenai anggaran makan siang gratis telah dimasukkan ke dalam pembahasan APBN 2025, dengan besaran Rp 15.000 untuk setiap anak di Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa anggaran tersebut akan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia belum dapat mengungkapkan secara detail total anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025 karena pembahasan rinci belum dilakukan.
"Diperkirakan sekitar Rp 15.000 per anak. Itu bisa bervariasi," ujar Airlangga saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).
Ia menambahkan, usai pembahasan APBN 2025 di Istana Negara, belum ada pembicaraan rinci mengenai program makan siang gratis.
Airlangga menekankan bahwa anggaran Rp 15.000 per anak tersebut tidak termasuk dalam program susu gratis. Mengenai menu makanan, keputusan akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan tetap mempertimbangkan besaran anggaran sebesar Rp 15.000 per anak.
"Jadi, di luar program susu, (mengenai menu) itu akan menjadi keputusan daerah masing-masing, kita tidak akan membuatnya seragam," tegasnya.
Berita Terkait
-
Pro Kontra Program Makan Siang Gratis Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi
-
Kubu AMIN Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Tak Pantas Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi, Bikin Bingung!
-
Mahfud Md 'Protes' Makan Siang Gratis Dibahas Kabinet Jokowi: Kurang Tepat
-
Tom Lembong Soal Rapat Kabinet Bahas Makan Siang Gratis: Gagasan Peningkatan Nutrisi Anies-Muhaimin Lebih Cocok
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta