Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons ihwal anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran dengan jatah Rp 15.000 per anak, sebagaimana disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Program ini turut dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin kemarin.
Budi menegaskan pembicaraan mengenai program makan siang gratis masih sebatas anggaran. Belum masuk lebih jauh mengenai kadar gizi.
"Kalau yang kemarin dibicarakan adalah supaya anggaran 2025 dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya. Dan salah satu program utamanya kan yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya agar mulai dihitung dan dianggarkan," tutur Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Sedangakn mengenai jatah Rp 15.000 per anak, Budi tidak memberikan jawaban lugas. Ia justru bertanya balik ke wartawan yang mengajukan pertanyaan, apakah jatah Rp 15.000 per anak sudah cukup atau belum.
"Sekarang saya tanya wartawan, kalau makan Rp 15 ribu, kenyang apa nggak? Kalau di Jogja cukup," kata Budi.
Meski demikian, Budi menduga anggarannya akan lebih besar.
"Kalau anggaran yang... mereka pasti lebih besar dugaan saya ya, karena makannya lebih banyak. Kalau isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Jadi makannya lebih dikit," kata Budi.
Program Makan Siang
Diberitakan sebelumnya, program makan siang gratis yang menjadi janji calon presiden Prabowo Subianto nampaknya benar-benar segera terwujud.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Buka Suara
Hal ini dipastikan usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembicaraan mengenai anggaran makan siang gratis telah dimasukkan ke dalam pembahasan APBN 2025, dengan besaran Rp 15.000 untuk setiap anak di Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa anggaran tersebut akan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia belum dapat mengungkapkan secara detail total anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025 karena pembahasan rinci belum dilakukan.
"Diperkirakan sekitar Rp 15.000 per anak. Itu bisa bervariasi," ujar Airlangga saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).
Ia menambahkan, usai pembahasan APBN 2025 di Istana Negara, belum ada pembicaraan rinci mengenai program makan siang gratis.
Airlangga menekankan bahwa anggaran Rp 15.000 per anak tersebut tidak termasuk dalam program susu gratis. Mengenai menu makanan, keputusan akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan tetap mempertimbangkan besaran anggaran sebesar Rp 15.000 per anak.
"Jadi, di luar program susu, (mengenai menu) itu akan menjadi keputusan daerah masing-masing, kita tidak akan membuatnya seragam," tegasnya.
Berita Terkait
-
Pro Kontra Program Makan Siang Gratis Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi
-
Kubu AMIN Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Tak Pantas Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi, Bikin Bingung!
-
Mahfud Md 'Protes' Makan Siang Gratis Dibahas Kabinet Jokowi: Kurang Tepat
-
Tom Lembong Soal Rapat Kabinet Bahas Makan Siang Gratis: Gagasan Peningkatan Nutrisi Anies-Muhaimin Lebih Cocok
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
Terkini
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret
-
Awal Retaknya Hubungan Trump - Netanyahu, Skenario Rahasia Mossad yang Gagal
-
Nasib Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Dunia Bergantung Pada Respon Iran Terhadap Proposal AS
-
ASN Jakarta Malas Kerja Usai WFA Siap-siap Disanksi, Pramono Anung: Tak Ada Keringanan!
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Syarat Mutlak Iran Bagi Kapal Internasional di Selat Hormuz Agar Bisa Melintas Dengan Selamat
-
Pramono Minta Penertiban Parkir Liar Diperkeras, Soroti Monas hingga Belakang Grand Indonesia