Iran mengajak negara-negara Timur Tengah membentuk aliansi militer mandiri berbasis Al Quran.
Ketegangan meningkat drastis setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Iran membantah klaim Trump mengenai kemajuan pembicaraan diplomatik yang produktif antara kedua negara.
Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi mengajak negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk memprakarsai pembentukan aliansi keamanan baru.
Langkah strategis ini dirancang agar kekuatan militer di wilayah tersebut tidak lagi bergantung pada campur tangan asing.
Iran menekankan bahwa struktur pertahanan kolektif ini harus berdiri tegak tanpa melibatkan Amerika Serikat maupun Israel.
Dasar utama dari pembentukan kerja sama militer lintas negara ini adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al Quran.
Visi besar ini bertujuan menciptakan stabilitas yang murni dikelola oleh bangsa-bangsa di kawasan Teluk itu sendiri.
"Waktunya telah tiba untuk mendirikan sebuah aliansi militer tanpa kehadiran Amerika Serikat dan Israel," kata Ebrahim Zolfaghari.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh juru bicara Markas Besar Khatam Al Anbiya Angkatan Bersenjata Iran baru-baru ini.
Zolfaghari menyampaikan pesan tersebut melalui sebuah rekaman video yang disebarkan khusus untuk dunia Arab dan Islam.
Ia menilai bahwa dinamika politik saat ini menuntut adanya kemandirian total dalam urusan menjaga kedaulatan wilayah.
Baca Juga: Inggris Kerahkan Kapal Perusak Tipe 45 dan Sistem Otonom Canggih ke Selat Hormuz Iran
Ketergantungan pada kekuatan dari luar benua dianggap tidak lagi relevan dengan tantangan keamanan masa kini.
Zolfaghari menyebut agresi AS dan Israel terhadap negaranya mencerminkan sebuah "fase baru", dan Iran kini ada di garis depan membela negara-negara Islam.
Kondisi geopolitik yang memanas memaksa Iran untuk mengambil peran lebih aktif dalam memimpin narasi perlawanan.
Kawasan Timur Tengah saat ini dinilai sedang berada di persimpangan jalan antara kedaulatan atau tunduk pada tekanan.
Iran memposisikan diri sebagai benteng pertahanan bagi kepentingan negara-negara Muslim yang sering menjadi target operasi militer.
Fase baru ini menuntut adanya koordinasi yang lebih erat antar pemimpin negara di wilayah tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
Terkini
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret
-
Awal Retaknya Hubungan Trump - Netanyahu, Skenario Rahasia Mossad yang Gagal
-
Nasib Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Dunia Bergantung Pada Respon Iran Terhadap Proposal AS
-
ASN Jakarta Malas Kerja Usai WFA Siap-siap Disanksi, Pramono Anung: Tak Ada Keringanan!
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Syarat Mutlak Iran Bagi Kapal Internasional di Selat Hormuz Agar Bisa Melintas Dengan Selamat
-
Pramono Minta Penertiban Parkir Liar Diperkeras, Soroti Monas hingga Belakang Grand Indonesia
-
Eks Ketua PN Depok Ajukan Praperadilan, KPK Langsung Minta Penundaan Sidang Perdana