Suara.com - Publik saat ini tengah menyoroti suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang terus meningkat pada perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI).
Salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar. Pada cuitannya di akun Twitter akun @dennysiregar7 terheran-heran dengan suara PSI yang semakin moncer.
Bahkan, dalam satu hari suara PSI tersebut mampu bersaing dengan partai lama seperti PPP.
- Grace Natalie Sebut Wajar Suara PSI Mendadak Melejit Sampai 3 Persen, Kok Bisa?
- PSI Diledek Gegara Perolehan Suaranya Mendadak Tembus 3 Persen: Ayo Ngebut, Mumpung Masih Ada Bapak
Denny terheran-hereran dengan suara PSI yang semakin melejit itu. Bahkan, dalam satu hari dari 2,6 persen bisa mancapai 3,2 persen.
Pada cuitannya itu, dia juga memberikan sindiran kepada PSI yang saat ini dinahkodai Kaesang Pangarep anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Ini @psi_id pake mesin apa ya ? Dalam sehari bisa ngebut gila2an dari 2,6 persen sekarang udah 3,2 persen aja.. Ayo ngebuttt... mumpung masih ada bapak..," cuitnya dikutip Sabtu (2/3/2024).
Sontak saja cuitan itu mengundang reaksi dari berbagai netizen.
"Lu gak percaya quick count pilpres karena Ganjar kalah, lu percaya real count karena PDIP teratas (walaupun sebenarnya suaranya turun) bersamaan dengan itu lu gak percaya real count saat suara PSI bertambah. Jangan terlalu vulgar donk, ntar ayam ikutan ketawa jadi repot," tulis netizen.
"Sampai 20 Maret bisa 5 persen. Lihat aja nanti," tulis netizen.
Baca Juga: Tak Terima Hanya PSI yang Disorot Gegara Capai 3 Persen, Grace Natalie: Jangan Giring Opini!
"Saat ini kita harus terus suarakan kebenaran," tulis netizen.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menegaskan, penambahan maupun pengurangan suara selama proses rekapitulasi itu merupakan hal wajar.
Kalau dilihat pada rekapitulasi suara KPU per Sabtu (2/3/2024), PSI mengumpulkan 3,13 persen dari jumlah suara yang masuk keseluruhan terhitung 65,73 persen.
Grace lantas menekankan, hal tidak wajar ialah membesar-besarkan sesuatu yang wajar tersebut.
"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace melalui keterangan persnya, Sabtu (2/3/2024).
Grace kemudian mengingatkan, perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi di partai-partai lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Bongkar Modus Mi Instan Isi 5,2 Kg Ganja! Bareskrim Tangkap Pengedar Sugiono di Malang
-
Kata-kata Donald Trump soal Dana Rekontruksi Iran Pasca Perang Rp4.900 Triliun dari AS
-
Bobby Nasution Larang Keras ASN dan Pegawai BUMD di Sumut Pakai Vape
-
Jokowi Resmi Berjaket PSI? Pengamat Sebut Bisa Jadi Ancaman Elektoral bagi PDIP
-
Bukan Sedotan, Penelitian Global Temukan Kemasan Makanan Jadi Penyumbang Utama Sampah Plastik Laut
-
Wapres AS Bocorkan Isi Perjanjian Damai, Iran Bakal Cuan Banyak
-
Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR Serta Menghapus Hambatan Domisili
-
Konsentrasi Karbon Dioksida di Atmosfer embali Cetak Rekor: Apa Artinya bagi Indonesia?
-
Kasus Suap Impor Bea Cukai Masuk Tahap Penuntutan, Tiga Pejabat Segera Disidang
-
Iran dan AS Sepakat Damai, Komisi I DPR RI: Israel Jangan Jadi Provokator!