Suara.com - Sebanyak dua saksi pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menuding Pemilu 2024 terjadi banyak kecurangan. Kedua saksi tersebut yakni saksi paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) dan saksi Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hal tersebut terungkap saat rapat rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 yang digelar KPU Kota tangerang di Days, Rabu (6/3/2024).
Dalam momen tersebut, kedua saksi baik paslon 01 ataupun 03 menyampaikan surat keberatan kepada KPU terkait hasil penatapan Pemilu 2024 karena dinilai Pemilu 2024 terdapat banyak kecurangan.
Diketahui, pada Rapat Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Kota Tangerang, Paslon 01 Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan perolehan sebanyak 393.544 suara.
Sementara, Paslon 02 Prabowo-Gibran sebanyak 544.134 suara dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud sebanyak 151.748 suara.
Hari Purnawan, Saksi Paslon AMIN, Iskandar mengatakan, menolaknya tanda tangan pada hasil perolehan suara Pemilu 2024 tersebut adalah sikap politik pihaknya yang disampaikan ke penyelenggara Pemilu.
"Kita berjenjang ya dari atas maupun bawah, kita tidak menandatangani hasil Pemilu 2024. Hal ini untuk mengantisipasi dokumen-dokumen yang diperlukan disini dan diperlukan di atas," ujarnya dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id).
Dia menyatakan bahwa pihaknya juga menyampaikan surat keberatan kepada KPU karena pada pelaksanaan Pemilu 2024 adanya dugaan kecurangan yang masif dan sistematis.
"Seperti bahwa penyelenggara pemilu yang menggunakan aparat pemerintah, jadi bisa jadi ada tekanan dari penyelenggara untuk memilih salah satu Paslon. Sebagai mana kita ketahuan bersama juga bahwa kitapun suka dihalangi saat kampanye. Pada intinya ini semua adalah sikap politik dan akan dibawa sampai ke atas. Bisa jadi juga dokumen ini sebagai bahan hak angket yang saat ini bergulir," paparnya.
Senada dikatakan Supardi, Saksi Paslon 03 Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan bahwa pihaknya menolak menandatangani hasil rekapitulasi dan penetapan Pemilu 2024 Kota Tangerang merupakan sikap politik pihaknya.
"Kita memang secara berjenjang Paslon 03 menolak di semua tingkatan hasil Pemilu 2024, dengan alasan secara umum bahwa hampir di seluruh wilayah Indonesia, di dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini terindikasi terjadi pelanggaran, bahkan secara terstruktur dan masif," ucapnya.
Saat ini, kata dia, indikasi kecurangan Pemilu 2024 tersebut sedang berproses.
"Surat keberatan ini hanya sebagai sikap politik bahwa memang secara berjenjang bahwa Paslon 03 tidak membubuhkan tanda tangan berita acara hasil rekapitulasi yang diselenggarakan KPU Kota Tangerang," imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
-
Fakta Baru Mayat di Cikupa: Diduga Tewas Sepekan, Dibungkus Plastik dan Karung
-
Mayat Membusuk Terbungkus Plastik Ditemukan di Kebun Pisang Cikupa, Polisi Buru Identitas Korban
-
Dugaan Perundungan Tewaskan Siswa SMPN 19 Tangsel, Mendikdasmen Segera Ambil Kebijakan Ini
-
Siswa SMP di Tangsel Tewas Diduga Akibat Perundungan, JPPI: Ini Kegagalan Negara
-
Fakta Pilu Siswa SMP di Tangsel: Diduga Dihantam Kursi Besi Oleh Teman, Meninggal Usai Kritis
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh