Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, rumah menteri di Ibu Kota Nusantara tidak semewah rumah menteri yang dibangun di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Hal itu ditegaskan Basuki untuk menjawab adanya pandangan rumah menteri di IKN dibangun dengan konsep mewah.
"No, no, nggak, nggak. Nggak lebih mewah, yang di sini lebih mewah," kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Ia menyampaikan, fasilitasi di rumah dinas menteri di IKN juga seperti rumah pada umumnya.
"Nggak (tidak mewah). (Fasilitasnya) Ya, biasa kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat," kata Basuki.
Bukan saja tidak lebih mewah dari rumah dinas di Jakarta, rumah dinas menteri di IKN disebutkan Basuki juga lebih kecil dari segi ukuran.
"Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya (rumah dinas Widya Chandra). Lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra," kata Basuki.
Diberitakan sebelumnya, rumah menteri di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan. Banyak yang menyebut rumah menteri terlalu mewah.
Menteri PAN-RB Azwar Anas pun merespons hal tersebut. Menurutnya, rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di Jakarta. Baik luas tanah maupun bangunannya lebih kecil.
Baca Juga: Belum Ditugaskan, Wapres Maruf Sebut Baru Jokowi yang Akan Berkantor di IKN Mulai Juli 2024
"Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang (dibangun di IKN) lebih kecil dibanding di Jakarta. Lebih kecil, justru lebih kecil tanahnya, bangunannya juga lebih kecil," katanya melansir Antara, Selasa (27/2/2024).
Dia tidak mau menilai apakah rumah yang disediakan untuk menteri di IKN mewah atau tidak. Namun menurutnya rumah itu lebih kecil.
Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan interior dan furnitur rumah tapak jabatan menteri di IKN menggunakan produk dalam negeri.
"Produk lokal, karena semangatnya betul-betul semaksimal mungkin kalau produk lokal sudah ada maka kita pakai," kata Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga.
Menurut Danis, penggunaan produk lokal di rumah tapak jabatan menteri diimplementasikan hingga untuk ubin lantai dan lampu.
Produk-produk lokal pun, lanjutnya, digunakan untuk interior dan furnitur Istana Negara serta Kantor Presiden di IKN.
Berita Terkait
-
Disaat Jokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Istana Wapres Justru Baru Mau Dibangun
-
Gibran Bisa Apa Jika Jadi Bos Jabodetabek? Pengamat: Minim Jam Terbang
-
Polemik Penggusuran Rumah Warga di IKN, Said Didu: Bapak Presiden Semoga Masih Punya Nasionalisme
-
Belum Ditugaskan, Wapres Maruf Sebut Baru Jokowi yang Akan Berkantor di IKN Mulai Juli 2024
-
Pengumuman! Area Titik Nol IKN Ditutup
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?