Suara.com - Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti kebijakan-kebijakan terbaru Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi sejak berteman dengan Prabowo Subianto menjadi aneh.
Sorotan itu diutarakan menanggapi ancaman dwifungsi ABRI hidup kembali. Ini setelah pemerintah mengumumkan tengah menyusun aturan agar jabatan ASN boleh diisi oleh TNI/Polri.
Pengumuman itu tentu menuai kontroversi. Pasalnya, terakhir TNI/Polri boleh mengisi jabatan ASN terjadi pada masa era orde baru, tepatnya pada pemerintahan Presiden RI ke-2 Soeharto.
Jhon Sitorus pun turut melayangkan kritikan tajam terkait wacana aturan tersebut. Ia menilai orde baru sudah kembali bangkit. Menurutnya, situasi ini bisa menghancurkan masa depan Indonesia.
"Orde baru itu nyata dan sudah kembali. Dwifungsi ABRI sudah dihidupkan kembali, dominasi TNI-POLRI terhadap sipil semakin melemahkan hak-hak sipil. Mestinya demokrasi membuat kita makin maju, bukan malah makin mundur," kritik Jhon Sitorus dalam cuitannya, Selasa (12/3/2024).
"Kita yang tak mau belajar dari masa lalu atau sengaja membawa Indonesia kejurang kehancuran. Padahal, ada wacana penambahan KODAM baru untuk menampung kelebihan SDM dan personel TNI. Kenapa sekarang seolah-olah dipaksakan? Mau memperkuat tindakan represif? Mau mengekang kemerdekaan berbicara?" sambungnya.
Tak sampai di situ, Jhon Sitorus menilai tanda-tanda orde baru hidup kembali di era Jokowi disebabkan oleh kedekatan sang presiden dengan Prabowo. Padahal, mantan Presiden RI dari Habibie, Gus Dur dan Megawati sudah berupaya menjaga reformasi.
"Habibie memecat Prabowo, Jokowi menaikkan pangkat Prabowo. Gus Dur menghapus dwifungsi ABRI, Jokowi menghidupkan kembali," sentilnya.
"Megawati mendirikan KPK untuk memberantas semua koruptor, Jokowi membuat KPK jadi pilih-pilih kasus. Ya, begitulah. Sejak berteman dengan Prabowo, Jokowi jadi aneh," tandas Jhon Sitorus.
Baca Juga: Jusuf Hamka Sarankan Makan Siang Gratis Tak Dikelola Dinsos dan Dinas Pendidikan, Ini Alasannya
Berita Terkait
-
Jusuf Hamka Sarankan Makan Siang Gratis Tak Dikelola Dinsos dan Dinas Pendidikan, Ini Alasannya
-
Disaat Jokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Istana Wapres Justru Baru Mau Dibangun
-
Jadi Pemenang Pilpres 2024 di Jawa Timur, Prabowo-Gibran Boyong 16 Juta Suara
-
Titiek Soeharto dan Prabowo Kompak Pakai Baju Couple saat Buka Puasa Pertama: Mas Didiet Nggak Diajak
-
Perajin Gercep Sudah Cetak Foto Pasangan Capres Prabowo-Gibran di Pigura
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
-
HUT ke 68 Bank Sumsel Babel, Jajan Cuma Rp68 Pakai QRIS BSB Mobile
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
Terkini
-
Tragedi KKN UIN Walisongo: 6 Fakta Pilu Mahasiswa Terseret Arus Sungai Hingga Tewas
-
Uya Kuya Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Kini Aktif Lagi Sebagai Anggota DPR RI
-
Dendam Dipolisikan Kasus Narkoba, Carlos dkk Terancam Hukuman Mati Kasus Penembakan Husein
-
Sidang MKD: Adies Kadir Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Diaktifkan Kembali sebagai Anggota DPR
-
Kronologi Guru di Trenggalek Dihajar Keluarga Murid di Rumahnya, Berawal dari Sita HP Siswi di Kelas
-
Mendadak Putra Mahkota Raja Solo Nyatakan Naik Tahta Jadi PB XIV di Hadapan Jasad Sang Ayah
-
IKJ Minta Dukungan Dana Abadi Kebudayaan, Pramono Anung Siap Tindaklanjuti
-
PLN Perkuat Transformasi SDM di Forum HAPUA WG5 ke-13 untuk Dukung Transisi Energi Berkelanjutan
-
Hadapi Musim Hujan, Kapolda Metro Petakan Wilayah Rawan hingga Siagakan Ratusan Alat SAR!
-
Tunggakan 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Bakal Dihapus Pemerintah, Tapi Wajib Lakukan Ini