Suara.com - Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti kebijakan-kebijakan terbaru Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi sejak berteman dengan Prabowo Subianto menjadi aneh.
Sorotan itu diutarakan menanggapi ancaman dwifungsi ABRI hidup kembali. Ini setelah pemerintah mengumumkan tengah menyusun aturan agar jabatan ASN boleh diisi oleh TNI/Polri.
Pengumuman itu tentu menuai kontroversi. Pasalnya, terakhir TNI/Polri boleh mengisi jabatan ASN terjadi pada masa era orde baru, tepatnya pada pemerintahan Presiden RI ke-2 Soeharto.
Jhon Sitorus pun turut melayangkan kritikan tajam terkait wacana aturan tersebut. Ia menilai orde baru sudah kembali bangkit. Menurutnya, situasi ini bisa menghancurkan masa depan Indonesia.
"Orde baru itu nyata dan sudah kembali. Dwifungsi ABRI sudah dihidupkan kembali, dominasi TNI-POLRI terhadap sipil semakin melemahkan hak-hak sipil. Mestinya demokrasi membuat kita makin maju, bukan malah makin mundur," kritik Jhon Sitorus dalam cuitannya, Selasa (12/3/2024).
"Kita yang tak mau belajar dari masa lalu atau sengaja membawa Indonesia kejurang kehancuran. Padahal, ada wacana penambahan KODAM baru untuk menampung kelebihan SDM dan personel TNI. Kenapa sekarang seolah-olah dipaksakan? Mau memperkuat tindakan represif? Mau mengekang kemerdekaan berbicara?" sambungnya.
Tak sampai di situ, Jhon Sitorus menilai tanda-tanda orde baru hidup kembali di era Jokowi disebabkan oleh kedekatan sang presiden dengan Prabowo. Padahal, mantan Presiden RI dari Habibie, Gus Dur dan Megawati sudah berupaya menjaga reformasi.
"Habibie memecat Prabowo, Jokowi menaikkan pangkat Prabowo. Gus Dur menghapus dwifungsi ABRI, Jokowi menghidupkan kembali," sentilnya.
"Megawati mendirikan KPK untuk memberantas semua koruptor, Jokowi membuat KPK jadi pilih-pilih kasus. Ya, begitulah. Sejak berteman dengan Prabowo, Jokowi jadi aneh," tandas Jhon Sitorus.
Baca Juga: Jusuf Hamka Sarankan Makan Siang Gratis Tak Dikelola Dinsos dan Dinas Pendidikan, Ini Alasannya
Berita Terkait
-
Jusuf Hamka Sarankan Makan Siang Gratis Tak Dikelola Dinsos dan Dinas Pendidikan, Ini Alasannya
-
Disaat Jokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Istana Wapres Justru Baru Mau Dibangun
-
Jadi Pemenang Pilpres 2024 di Jawa Timur, Prabowo-Gibran Boyong 16 Juta Suara
-
Titiek Soeharto dan Prabowo Kompak Pakai Baju Couple saat Buka Puasa Pertama: Mas Didiet Nggak Diajak
-
Perajin Gercep Sudah Cetak Foto Pasangan Capres Prabowo-Gibran di Pigura
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka