Suara.com - Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti kebijakan-kebijakan terbaru Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi sejak berteman dengan Prabowo Subianto menjadi aneh.
Sorotan itu diutarakan menanggapi ancaman dwifungsi ABRI hidup kembali. Ini setelah pemerintah mengumumkan tengah menyusun aturan agar jabatan ASN boleh diisi oleh TNI/Polri.
Pengumuman itu tentu menuai kontroversi. Pasalnya, terakhir TNI/Polri boleh mengisi jabatan ASN terjadi pada masa era orde baru, tepatnya pada pemerintahan Presiden RI ke-2 Soeharto.
Jhon Sitorus pun turut melayangkan kritikan tajam terkait wacana aturan tersebut. Ia menilai orde baru sudah kembali bangkit. Menurutnya, situasi ini bisa menghancurkan masa depan Indonesia.
"Orde baru itu nyata dan sudah kembali. Dwifungsi ABRI sudah dihidupkan kembali, dominasi TNI-POLRI terhadap sipil semakin melemahkan hak-hak sipil. Mestinya demokrasi membuat kita makin maju, bukan malah makin mundur," kritik Jhon Sitorus dalam cuitannya, Selasa (12/3/2024).
"Kita yang tak mau belajar dari masa lalu atau sengaja membawa Indonesia kejurang kehancuran. Padahal, ada wacana penambahan KODAM baru untuk menampung kelebihan SDM dan personel TNI. Kenapa sekarang seolah-olah dipaksakan? Mau memperkuat tindakan represif? Mau mengekang kemerdekaan berbicara?" sambungnya.
Tak sampai di situ, Jhon Sitorus menilai tanda-tanda orde baru hidup kembali di era Jokowi disebabkan oleh kedekatan sang presiden dengan Prabowo. Padahal, mantan Presiden RI dari Habibie, Gus Dur dan Megawati sudah berupaya menjaga reformasi.
"Habibie memecat Prabowo, Jokowi menaikkan pangkat Prabowo. Gus Dur menghapus dwifungsi ABRI, Jokowi menghidupkan kembali," sentilnya.
"Megawati mendirikan KPK untuk memberantas semua koruptor, Jokowi membuat KPK jadi pilih-pilih kasus. Ya, begitulah. Sejak berteman dengan Prabowo, Jokowi jadi aneh," tandas Jhon Sitorus.
Baca Juga: Jusuf Hamka Sarankan Makan Siang Gratis Tak Dikelola Dinsos dan Dinas Pendidikan, Ini Alasannya
Berita Terkait
-
Jusuf Hamka Sarankan Makan Siang Gratis Tak Dikelola Dinsos dan Dinas Pendidikan, Ini Alasannya
-
Disaat Jokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Istana Wapres Justru Baru Mau Dibangun
-
Jadi Pemenang Pilpres 2024 di Jawa Timur, Prabowo-Gibran Boyong 16 Juta Suara
-
Titiek Soeharto dan Prabowo Kompak Pakai Baju Couple saat Buka Puasa Pertama: Mas Didiet Nggak Diajak
-
Perajin Gercep Sudah Cetak Foto Pasangan Capres Prabowo-Gibran di Pigura
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO