Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera OPM, Panglima TNI Klaim Selandia Baru Dukung Pendekatan Soft Power

Suara.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pemerintah Selandia Baru mendukung langkah Indonesia yang menggunakan pendekatan soft power dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.

Agus menegaskan pihaknya masih mengutamakan pendekatan soft power dalam upaya pembebasan.

"Beliau sangat, apa ya, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh TNI dalam menggunakan pendekatan soft power. Itu kan pendekatan terus," kata Agus di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Kekinian dalam melakukan pendekatan soft power, pemerintah Indonesia sudah melakukam upaya dialog. Agus berujar dialog dilakukan lewat warga Nduga hingga Pj bupati.

"Ya itu terus dikoordinasi, kalau bagus sih secepatnya bisa," ujar Agus.

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon sebelumnya mempertanyakan soal nasib Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens yang kini masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Persoalan ini sempat dibahas dalam kunjungan Wakil Presiden Maruf Amin pada Senin (27/2/2024).

Dalam keterangannya, Maruf menyatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari cara agar Kapten Philip Mark Mehrtens dibebaskan.

Pemerintah disebutnya mengutamakan keselamatan pilot yang telah disandera selama lebih dari satu tahun tersebut.

“Saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan (sandera), cuma kita lebih mengutamakan keselamatan dari pilot itu sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ujar Maruf Amin dikutip Selasa (28/2/2024).

Baca Juga: Satgas Operasi Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM Jukius Tabuni! Begini Kronologinya

Maruf pun menyebutkan bahwa PM Luxon mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia tersebut.

“Dan beliau (Luxon) setuju bahwa pendekatannya harus persuasif karena ini hal-hal yang sensitif,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sejak penyanderaan Pilot Mehrtens pada 7 Februari 2023, Pemerintah Indonesia langsung menyampaikan notifikasi kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Selandia Baru di Jakarta sehari setelah kejadian dan memberikan akses misi kekonsuleran sejak 12 Februari 2023.

Hingga kini, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membebaskan sandera melalui pendekatan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua.

“Saya sampaikan menggunakan tokoh adat dan gereja di Papua yang kita gunakan, dan beliau (Luxon) sangat mengapresiasi,” terang Maruf.

Pertemuan antara Maruf Amin dan PM Selandia Baru tersebut berlangsung selama 25 menit.

Hadir mendampingi PM Selandia Baru Christopher Luxon yaitu Foreign Policy Advisor Mark Talbot, Deputy Secretary Americas and Asia Group Deborah Geels, Divisional Manager South and South East Asia Division Joanna Kempkers, dan Senior Policy Officer Rebecca Wood.

Sementara, Wapres didampingi oleh Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje S, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Koordinator Fungsi KBRI Lucky Saud.