Suara.com - Anies Baswedan merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta pengkritik pemerintah angkat kaki dari Indonesia.
Anies memandang kritik harus dilihat sebagai proses pembelajaran untuk masyarakat. Tujuanya, supaya masyarakat lebih memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
"Maka pertanyaan komentar, kritik, itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran kepada publik. Sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti. Bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap," kata Anies di Masjid Kubah Emas, Depok, Jumat (15/3/2024).
"Dengan apa? Dengan ada komentar pertanyaan, kritik, sanggahan," lanjutnya.
Capres nomor urut 1 itu menilai pemerintah harus menjadikan kritik dan komentar sebagai ajang memberikan penjelasan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengkritik tidak boleh semena-mena dituduh melakukan sebuah kesalahan.
"Kalau ada komentar dan kritik ini jadikan sebagai kesempatan menjelaskan kepada publik tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah," tuturnya.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan bahwa kritik merupakan prinsip dasar dalam sebuah demorkasi.
"Prinsip dasar demokrasi minimal tiga, satu kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah Pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga adanya ruang bagi oposisi," pungkasnya.
Luhut Murka ke Tukang Kritik
Baca Juga: Respons Anies soal Jokowi Diusulkan Jadi Pimpinan Barisan Nasional Koalisi Prabowo
Sebelumnya, Luhut mengaku kesal dengan para pengkritik pemerintah saat ini. Ia bahkan meminta jika kritik jelek yang terus diberikan kepada pemerintah, lebih baik angkat kaki dari Indonesia.
Menurut Luhut, saat ini di 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, Indonesia banyak mendapat pujian dari negara-negara di dunia. Bahkan banyak negara yang ikut mencontoh pemerintahan Indonesia saat ini.
Luhut dalam pidato di forum Business Matching 2024 menegaskan bahwa program-program pemerintahan Jokowi yang bagus harus bisa dilanjutkan di pemerintahan baru nanti.
"Ini e-Katalog gak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki sana sini. Kalo sempurna pasti belum lha. Kalo sempurna itu di surga lah. Siapa yang mau ke surga, silahkan duluan," ucap Luhut seperti dikutip, Selasa (12/3/2024).
Luhut lantas menambahkan bahwa salah satu negara di Afrika, Kenya sampai meng-copy kebijakan pemerintahan Jokowi terkait e-katalog.
Karenanya Luhut mengaku kesal dan marah kepada mereka yang memberikan kritik kepada pemerintah. Utamanya kata Luhut kritik negatif, bukan kritik yang membangun.
Berita Terkait
-
Respons Anies soal Jokowi Diusulkan Jadi Pimpinan Barisan Nasional Koalisi Prabowo
-
Anies Ingatkan RUU DKJ Bisa Picu Masalah Baru, Lebih Setuju Badan Kerja Sama Jabodetabek
-
Lawan Otto Hasibuan-OC Kaligis, Kubu Anies-Cak Imin Siapkan Ratusan Pengacara untuk Gugat Hasil Pilpres ke MK
-
AMIN Keok dari Prabowo-Gibran di Jakarta, Mardani: Catatan Buat PKS Harus Lebarkan Basis
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO