Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menganggap jika Presiden Jokowi layak untuk dimakzulkan lantaran telah menjadi biang keladi di balik kecurangan Pemilu 2024. Seruan itu disampaikan oleh Refly Harun di tengah massa demo tolak pemilu curang yang menggelar demonstrasi di depan Gedung KPU RI, Rabu (20/3/2024).
“Dialah sumber dari segala sumber masalah kita, demokrasi kita hampir hancur,” kata Refly saat berorasi di atas mobil komando.
“Kita tahu bahwa aspirasi kita tidak hanya menolak pemilu curang, karena aspirasi kita juga ingin agar Presiden Jokowi dimakzulkan sekali lagi, dimakzulkan,” imbuhnya.
Refly mengatakan, kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi, telah terjadi sebelum adanya Pemilu 2024. Awal kecurangan terjadi saat Jokowi menginginkan masa jabatan sebanyak 3 periode.
“Padahal kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ketika reformasi membatasi jembatan hanya 2 periode saja,” katanya.
Kemudian, usai gagal memuluskan rencananya untuk 3 periode, Jokowi kemudian mengangkangi konstitusi untuk melanggengkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.
“Ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi (lewat 3 periode) maka yang dititipkan adalah putranya yang masih bau kencur. Putranya yang masih tidak layak menjadi pemimpin kita,” katanya.
Kerahkan Ribuan Aparat
Gedung KPU RI lagi-lagi menjadi sasaran aksi unjuk rasa yang digelar bersamaan dengan pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca Juga: KPU Tuntaskan Rekapitulasi Suara Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Menang di 36 Provinsi
Terkait adanya aksi demonstrasi itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, sebanyak ribuan personel dikerahkan untuk menjaga ketat gedung KPU RI dan gedung DPR RI.
“Pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, kami melibatkan 1.910 personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR,” kata Susatyo, saat dikonfirmasi, Rabu.
Susatyo mengatakan, pihaknya juga bakal melakukan rekasa lalu lintas tergantung situasi dan kondisi di lapangan.
“Jika diperlukan akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas,” ucapnya.
Susatyo meminta agar masyarakat tidak bertindak anarkis dalam menyampaikan pendapatnya.
“Seluruh Personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
-
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK: Kami Sudah Lakukan Pencegahan Intensif
-
Usai Jerat Bupati, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru dalam Kasus Koltim
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Integritas dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu
-
Balas Dendam, Santri Korban Bullying Ngamuk Bakar Ponpes di Aceh Besar, Begini Kronologinya!
-
Sidang Perdana PK, Tim Hukum Eks Dirut Asabri Adam Damiri Ungkap 8 Bukti Baru
-
Teror Telepon Misterius ke Hakim Tipikor Medan Sebelum Kamar Pribadinya Ludes Kebakaran