Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mempersilakan pihak lain memprediksi sikap politik PDIP pasca Pemilu 2024 bergabung ke pemerintahan atau menjadi oposisi.
Hal itu ditegaskan Bambang Pacul menjawab pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang meragukan jika PDIP akan mengambil sikap oposisi.
"Bahwa orang lain punya pendapat tentang PDI Perjuangan, ya suka-suka dia lah, kan gitu lho," kata Pacul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Ia juga tak akan mempermasalahkan jika pihak lain memprediksi PDIP akan mengambil peran oposisi.
Kendati begitu, Pacul menegaskan, soal sikap politik partainya akan tergantung pada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ya monggo lah, kalau orang berpendapat, pdi pasti begini, pasti begitu, ya monggo, tapi dah clear kalau di republik ini, kalau di partai PDI Perjuangan, udah clear, itu pasti keputusannya hasil keputusan kongres menyerahkan pada ketua umum," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika dirinya bukan pengamat. Untuk itu, ia tak mau lebih jauh mengomentari perihal komentar orang lain.
"Saya ini bukan pengamat, saya juga bukan seorang yang dari lembaga survei, tapi saya adalah kader partai, saya ini prajurit partai," katanya.
"Itu kalau kemudian disuruh mengomentari pendapat orang itu namanya saya pengamat. Atau penganalisa, analis, saya bukan itu kok," sambungnya.
Baca Juga: Puan Sebut Tak Ada Instruksi Gulirkan Hak Angket Ke Fraksi PDIP
Ragukan PDIP jadi Oposisi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan pihaknya tidak tertarik merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD atau MD3 demi memperebutkan kursi ketua DPR. Gerindra tidak keberatan siapapun yang mengisi posisi tersebut.
Hal itu ditegaskan Muzani menanggapi peluang merevisi UU MD3 oleh Partai Golkar. PDI Perjuangan sebagai partai yang memperoleh kursi terbanyak di Senayan sudah lebih dulu memberikan tanggapan.
Muzani mengatakan Gerindra sepakat dengan apa yang menjadi amanah UU MD3 tentang kursi ketua DPR untuk partai pemenang. Menurutnya, aturan tersebut sudah menjadi sebuah kesepakatan yang tepat.
Lebih lanjut, sikap Gerindra tersebut lantaran mereka ingin menciptakan suasana politik yang kondusif. Muzani mengatakan kebersamaan di parlemen harus terus dijaga meski ada perbedaan politik dan aspirasi.
"Toh ini sesuatu yang kita sudah sepakati dan kita laksanakan dalam tahun yang lampau dan jalannya smooth, bagus, kira-kira begitu. Gerindra tidak keberatan terhadap siapapun yang duduk di kursi ketua DPR kalau partai itu pemenang pemilu," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka