Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) nampaknya tengah berbahagia dengan perolehan suara partainya di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.
Hal tersebut terungkap setelah Cak Imin membagikan ulang informasi suara PKB yang diunggah politisi sekaligus anggota DPRD Yogyakarta dari PKB, Umaruddin Masdar.
"Alhamdulillah sobat Umar," tulis Cak Imin lewat akun X @cakimiNOW, Jumat (29/3/2024).
Dalam unggahan yang dipamerkan cawapres nomor urut 01 ini, nampak Umaruddin Masdar menyampaikan daftar suara PKB di Jogja. "KETUM PKB JADI CAWAPRES, SUARA PKB DIY NAIK," demikian judul yang dicuit, Umaruddin.
Sang politisi juga mengungkapkan perolehan suara Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 wilayah Jogja. Nampak juga empat foto saat DPW PKB DIY menggelar Rapat Koordinasi bersama DPC PKB Se-DIY dg agenda Evaluasi Pilpres/Pileg 2024 dan Persiapan Pilkada 2024 yang kemudian dilanjut buka puasa bersama.
Berikut daftar perolehan suara yang diunggah Umaruddin Masdar:
Untuk Pilpres, pasangan No Urut 1 Pak @aniesbaswedan dan Gus @cakimiNOW mendapat 496.280 suara atau 19,33%. Alhamdulillah
Untuk Pileg tingkat provinsi PKB naik 46.142 suara (21,82%), dari 211.466 suara pada 2019 menjadi 257.608 suara pada 2024. Perolehan kursi tetap 6, sama seperti 2019
Untuk Pileg tingkat Kabupaten/Kota:
1. Kota Yogyakarta naik 5.386 suara (65,77%), dari 8.189 suara pada 2019 menjadi 13.575 suara pada 2024. Kota Yogyakarta pecah telur, dari 0 kursi pada 2019 menjadi 2 kursi pada 2024
2. Bantul naik 8.552 suara (9,83%), dari 86.989 suara pada 2019 menjadi 95.541 pada 2024. Kursinya tambah 1, dari 6 kursi pd 2019 mjd 7 kursi pada 2024
3. Kulonprogo naik 3.939 suara (11,33%), dari 34.759 pada 2019 mjd 38.698 pada 2024. Kursinya sama tetap 5
4. Sleman naik 19.646 suara (27,61%), dari 71.147 suara pd 2019 mjd 90.797 suara pada 2024. Kursi naik 1, dari 6 kursi mjd 7 kursi
5. Gunungkidul naik 26.030 suara (61,20%), dari 42.533 pada 2019 mjd 68.563 pada 2024. Kursinya tambah 2, dari 4 kursi (2019) mjd 6 kursi pada 2024
Dalam cuitannya itu, Umaruddin juga mengucapkan terima kasih kepada Cak Imin lantaran Pemilu 2024 merupakan berkah Cak Imin menjadi cawapres.
Berita Terkait
-
MAN 1 Yogyakarta Fasilitasi Sosialisasi TKA 2025
-
Suling Bambu Sebagai Ruang Lintas Kalangan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
Liga 1: Van Gastel Respon Kekalahan Perdana PSIM Yogyakarta dengan Jantan
-
Mengenal Farida Faricha, Aktivis NU dan Kader PKB yang Jadi Wakil Menteri Koperasi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat