Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menyayangkan sikap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK yang tidak menyidangkan kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Jaksa berinisial TI.
"Ya sebenarnya saya kecewa dengan Dewas KPK yang tidak menyidangkan perkara ini, sehingga diduga yang bersangkutan sudah kembali ke induknya (Kejaksaan)," kata Boyamin dikutip pada Senin (1/4/2024).
Mengingat jaksa TI sudah kembali ke institusi awalnya Kejaksaan Agung, Dewas KPK menurut Boyamin sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengusutnya secara etik.
"Artinya dulu cepat-cepat sidang di Dewan Pengawas KPK karena apapun, ada dugaan pelanggaran etik. Kemudian Dewan Pengawas menyerahkan kepada KPK sebelum menyidangkan apa-apa mungkin orangnya sudah pulang ke instansi asal, sehingga sekarang Dewan Pengawas sudah enggak bisa apa-apa," tegasnya.
Kata Boyamin, meskipun perkara ini sudah diserah Dewas KPK ke Deputi Penindakan KPK, akan sulit dilakukan penyelidikan.
"Karena kalau sudah kembali ke asalnya, itu kan harus, kalau memang benar ini oknumnya jaksa, itukan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan untuk pemeriksaan jaksa itu harus izin tertulis Jaksa Agung," katanya.
"Nah nanti ini perlu koordinasi lebih lanjut, kalau dia masih di KPK kan bisa langsung ditangani saat itu. Jadi ini terus terang saja menyayangkan sikap dari dewan pengawas yg menelantarkan perkara ini," Boyamin menambahkan.
Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengkonfirmasi, jaksa yang diduga melakukan pemerasan sudah kembali ke Kejaksaan Agung.
"Sudah dikembalikan ke Kejagung," kata Tanak.
Baca Juga: Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar, Yudi Purnomo: Proses Hukum Harus Transparan
Alasan pengembaliannya karena masa kerja di KPK sudah mencapai 10 tahun.
"Karena sudah 10 tahun di KPK," ujarnya.
Laporan ke Dewas KPK
Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewas KPK Albertina Ho membenarkan menerima laporan soal jaksa KPK diduga melakukan pemerasan senilai Rp 3 miliar terhadap saksi.
"Benar Dewas KPK menerima pengaduan dimaksud (dugaan pemerasan jaksa KPK)," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho dihubungi wartawan, Jumat (29/3).
Albertina mengatakan laporan tersebut sudah mereka teruskan ke Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan KPK lewat nota dinas tanggal 6 Desember 2023.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026