Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku bersyukur jika Partai Golkar benar tak akan mengubah Undang-Undang MD3 demi menduduki kursi Ketua DPR RI. Menurutnya, kursi Ketua DPR harus jatuh ke PDIP sebagai pemenang Pemilu 2024.
"Ya Alhamdulillah kalau sudah dibantah bahwa tidak ada upaya untuk mengubah undang-undang MD3 dari Golkar. Sehingga bantahan kami maknakan dalam konteks seperti itu," kata Hasto di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Menurutnya, sudah seharusnya UU MD3 terkait kursi Ketua DPR RI mencerminkan hasil Pemilunya.
"Karena memang didalam demokrasi yang matang, seharusnya undang-undang terkait dengan hasil pemilu dimana MD3 itu merupakan cermin hasil pemilu, dimana apa yang disuarakan rakyat yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu," tuturnya.
Ia menilai seharusnya memang PDIP mengisi kursi Ketua DPR RI, terlebih ada kenaikan jumlah kursi PDIP di kabupaten dan kota.
"Demikian pula di daerah-daerah, dimana daerah dimana PDI menang, yaitu menjadi Ketua DPRD ya dimana Golkar menang jadi Ketua DPRD itu suatu aturan yang sangat sesuai dengan suara rakyat. Dan sistem proporsional itu juga harus dijabarkan dalam proporsionalitas terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif," pungkasnya.
Bantahan Golkar
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan pihaknya belum berupaya untuk mendekati fraksi partai-partai lain di Parlemen untuk merevisi Undang-Undang MD3 soal penentuan kursi ketua DPR RI.
"Belum ada sama sekali," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024).
Saat ditanya apakah ada keinginan dari Partai Golkar untuk menduduki kursi Ketua DPR RI pasca bertengger di urutan ke dua di Pileg 2024, Airlangga menjawab secara diplomatis.
"Golkar kan biasa punya kursi. Tapi belum ada upaya," tuturnya.
Berita Terkait
-
Puan Ikut Bukber di Rumah Rosan Roeslani, Golkar Akui Sudah Komunikasi dengan PDIP
-
Sebut Hasto Tak Dewasa Usai Bilang Khilaf Dukung Gibran di Solo, Kubu Prabowo: Bikin Anak Muda Apolitis
-
Geram Golkar Usai Hasto PDIP Bandingkan Gibran Dengan Sopir Truk: Diskriminasi Usia, Rendahkan Martabat
-
Hasto Disebut Merendahkan Martabat Gibran Usai Menyamakan dengan Sopir Truk Lalai di GT Halim
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan
-
IHSG Tertekan, Rupiah Melemah, Pegiat ke Purbaya: Tugasmu Berat, Lawan Kesongonganmu
-
Tim Pencari Fakta Bantah Kompolnas: Affan Merunduk, Bukan Jatuh Sebelum Terlindas!
-
Pemprov DKI Gencarkan Pelatihan MTU, Warga Sambut Antusias
-
Anak Demo di Cirebon: Menteri PPPA Minta Usut Motifnya! Alarm Bagi Keluarga dan Sekolah?
-
Curhat Wakil Ketua DPRD Jabar, Tunjangan Rp71 Juta Tak Cukup Beli Rumah
-
Jhon Sitorus ke Loyalis Jokowi: Setelah Budi Arie Dipecat, Kok Kayak ODGJ Semua?