Suara.com - Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, membeberkan alasan PDIP sudah tidak menganggap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai kader.
Menurutnya, tingkat kekaderan Jokowi di partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri sudah diragukan.
"Jadi begini, istilah kader ya, itu kan sebetulnya ada ukurannya, ada tolak ukurnya. Mba Ning (Ribka Tjiptaning) saya semua kader ada tolak ukurnya," kata Djarot ditemui di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).
Menurutnya, kader PDIP akan diukur dari seberapa taatnya pada konstitusi dan seberapa setia terhadap ideologi partai.
"Ya menghormati konstitusi, kalau itu dilanggar, kalau itu direkayasa, maka kredibilitas seorang kader itu diragukan. Karena di dalam PDIP selalu ditanamkan ini. Taat pada hukum, hargai kedaulatan rakyat ketika itu dilanggar, berarti juga ini kekaderannya patut diragukan," ungkapnya.
Menurutnya adanya tolok ukur tersebut jadi dasar evaluasi setiap figur yang berstatus sebagai kader PDIP.
"Dasar evaluasi masing-masing kader, kalau dia melanggar berarti dia melepaskan diri sebagai kader, dia bukan merupakan kader yang baik. Dia kader yang kurang baik," katanya.
Lebih lanjut, eks Gubernur Jakarta ini menyampaikan evaluasi untuk kader banteng tetap dilakukan, temasuk ke Jokowi yang merupakan Kepala Negara.
"Karena di Sekolah Partai selalu ditanamkan itu, mari kita evaluasi, kepada siapapun juga, meskipun misalnya Pak Jokowi sebagai Presiden, Mas Gibran, siapa pun, mari kita evaluasi apakah kita betul-betul setia dan taat kepada konstitusi dan tidak melanggar kontitusi, tidak melakukan pelanggaran etika dan moral, karena etika dan moral itu juga ditekankan dalam Sekolah Partai," pungkasnya.
Baca Juga: Kandas di Pilpres 2024, Akan ke Mana Langkah Politik Ganjar Pranowo?
Tak Dianggap
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tak lagi jadi bagian dari partainya.
Hal itu ia sampaikan pria yang akrab disapa Komar saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDIP usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024.
"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana (kubu 02), bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024) malam.
Bukan hanya Jokowi, Komar juga menegaskan jika Gibran Rakabuming Raka sudah bukan kader PDIP.
Komar menjelaskan Gibran sudah tak berstatus sebagai anggota PDIP sejak dirinya memutuskan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
Berita Terkait
-
Sachrudin Ikut Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangerang dari PDIP
-
Jokowi dan Gibran Diklaim Sudah Masuk Golkar, Djarot: PDIP Bukan Partai yang Mengejar Kekuasaan
-
Keluarga Berprestasi, Ini Deretan Sanak Famili Jokowi yang Pernah Dapat Penghargaan Presiden
-
Kandas di Pilpres 2024, Akan ke Mana Langkah Politik Ganjar Pranowo?
-
Jokowi Ngeluh Kehilangan Rp180 T Gegara WNI Berobat ke Luar Negeri, Momen Luhut Jalani Perawatan di Singapura Digunjing
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra
-
Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Desa Terdampak Bencana