Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat agar menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Hal ini disampaikan Wempi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 yang berlangsung di Ballroom Meridien Hotel Aston Viu Manokwari, Papua Barat, Senin (29/4/2024).
"Masih ada tugas yang masih tersisa untuk kita sukseskan bersama ke depan, yaitu adalah sukseskan agenda Pilkada Serentak," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wempi meminta Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat, Kapolda, dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bekerja sama menyukseskan agenda nasional tersebut.
Lebih lanjut, Wempi menekankan, Musrenbang merupakan wadah sinkronisasi perencanaan program pembangunan nasional dan daerah. Ini terutama membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi tahun 2025-2045.
Dirinya menjelaskan, pembahasan rancangan RKPD dilaksanakan untuk menyepakati permasalahan, prioritas, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja, serta lokasi pembangunan daerah.
Selain itu, menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Kegiatan ini juga untuk mengklarifikasi program dan kegiatan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.
"Kalau kita berbicara sinkronisasi pembangunan perencanaan nasional dan daerah, ini akan sesuai dengan visi besar Indonesia Emas tahun 2045, yang pertama adalah perencanaan dan strategi taktis, yang kedua stabilitas, dan yang ketiga keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan," tegasnya.
Ia pun menekankan, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mesti berjalan selaras dan harmonis.
Baca Juga: Stafsus Mendagri Hasibuan Hadiri Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Lintas Etnis di Kota Medan
"Di mana tujuan pembangunan daerah itu merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional," ujarnya.
Terakhir, Wempi juga mengingatkan agar percepatan pembangunan wilayah Papua Barat diarahkan menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif untuk mewujudkan Papua mandiri, adil, dan sejahtera.
Berita Terkait
-
Mendagri Dorong Pemda Beri Atensi untuk Perkembangan Harga Sejumlah Komoditas
-
Inflasi Nasional Terkendali, Mendagri Ingatkan Daerah Jangan Terlena
-
Sekjen Kemendagri Jelaskan Pemberian Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPPD
-
Dilantik sebagai Pj. Gubernur Maluku, Mendagri Minta Sadali Ie Prioritaskan Hal-hal yang Menjadi Atensi Pemerintah Pusat
-
Mendagri Dorong Pemda Lakukan Terobosan untuk Tingkatkan PAD
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana