Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) memberikan atensi terhadap perkembangan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam, bawang merah, telur, dan jagung. Hal ini lantaran komoditas tersebut memiliki dampak secara langsung terhadap laju inflasi.
"Perhatian kita saat ini karena trennya meningkat tajam itu adalah bawang merah, itu 314 kabupaten/kota dari 512 kabupaten/kota,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/4/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan, salah satu faktor penyebab kenaikan inflasi yaitu turunnya produksi bahan pangan di beberapa wilayah di Indonesia. Khusus untuk harga jagung, ia menilai diperlukan mekanisme khusus sehingga penyerapan panen jagung dalam negeri lebih optimal.
"Perlu adanya mekanisme untuk mengatur penyerapan jagung yang sedang panen dan membantu pengeringannya agar tetap dapat diterima oleh para peternak,” jelasnya.
Selain mencermati kenaikan harga pangan, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga menilai angka inflasi saat ini masih cukup terkendali yakni di angka 3,05 persen. Namun demikian, dirinya tetap mengingatkan Pemda agar mewaspadai berbagai macam faktor yang dapat memicu kenaikan inflasi.
"Meskipun kita masih bisa mengendalikan inflasi, kita harus tetap waspada. Target inflasi kita untuk tahun ini adalah di angka 2,5 persen plus minus 1 persen. Jangan sampai kita terlena dengan angka 3,05 persen," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Kemudian hadir pula sejumlah narasumber, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, dan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Rachmat.
Selain itu, sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya ikut bergabung secara daring. Adapun para kepala daerah maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga ikut hadir secara daring.
Baca Juga: Sudah Diajukan Ke Kemendagri, Pemprov DKI Bakal Hapus 92 Ribu NIK
Berita Terkait
-
Inflasi Nasional Terkendali, Mendagri Ingatkan Daerah Jangan Terlena
-
Minyak Mentah Dunia Melorot Imbas Inflasi AS
-
Sekjen Kemendagri Jelaskan Pemberian Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPPD
-
Dilantik sebagai Pj. Gubernur Maluku, Mendagri Minta Sadali Ie Prioritaskan Hal-hal yang Menjadi Atensi Pemerintah Pusat
-
Pemerintah Diingatkan Risiko Bila Harga Pertalite Dinaikkan
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Gempa M5,6 Guncang Pesisir Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak