Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa masih menunggu keputusan apakah nantinya berpeluang masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.
"Masuk Koalisi atau tidak nanti kita lihat di 20 Oktober, di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kepada wartawan seusai menghadiri Ta'arufan sekaligus Pembekalan Calon Kepala Daerah di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad 5 Mei 2024.
Pria disapa akrab Cak Imin ini mengemukakan bahwa hal yang terpenting adalah sudah mengakhiri proses tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Februari lalu. Termasuk bagaimana menitipkan program perubahan untuk bangsa ini.
"Yang penting buat PKB hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi Pilpres dan menitipkan agenda-agenda kepada presiden terpilih, supaya agenda perubahan itu terlaksana lah," tutur calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan ini kepada awak media.
Saat ditanyakan bagaimana hasil pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, apakah akan diakomodasi pada masa pemerintahannya nanti, kata dia, pihaknya sudah memberikan masukan.
"Bagus (penerimaannya) menerima masukan-masukan kita untuk menjadi agenda-agenda nasional," tutur mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini.
Mengenai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuat 'Presidential Club' beranggotakan para mantan presiden yang masih hidup seperti Joko Widodo (Presiden Ke-7), Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Ke-6) dan Megawati Soekarnoputri (Presiden Ke-5), kata Cak Imin adalah hal baik.
"Ya tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan. Pengalaman tidak boleh diabaikan, kegagalan jangan diulang, jangan pernah kita terperosok pada lubang yang sama, sehingga di antara pelajaran yang dilalui sudah bisa menjadi modal," tuturnya.
Disinggung soal 'Presidential Club' ada dugaan hubungan kurang baik antara Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri apakah itu dimungkinkan, kata dia, semua akan indah pada waktunya.
Baca Juga: PKB Belum Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, Cak Imin Tunggu Momentum Ini
"Pastinya memungkinkan (Presidential Club), karena seiring dengan Waktu, kan waktunya melupakan perbedaan dan konflik-konflik yang tidak produktif," papar Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Merengek Ketakutan Putra Benjamin Netanyahu Kabur ke AS saat Israel Dihujani Rudal Iran
-
Pramono Anung Siapkan 25 Ruang Terbuka Hijau Baru di Jakarta
-
Netanyahu Disalip Babi? Merlin Babi Pintar dengan Jutaan Followers di Instagram
-
Dompet Warga AS Tercekik, Harga BBM Meroket Cepat dalam Setahun, Trump Bisa Apa?
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Nyoman Parta: Serangan Air Keras ke Aktivis HAM Alarm Bahaya bagi Demokrasi
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Resmikan Taman Bendera Pusaka, Pramono Anung Janjikan RTH Jakarta Akan Bening Seperti di Korea
-
Anies Baswedan Tulis Surat Menyentuh untuk Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras
-
Jelang Idulfitri, KPK Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas