Jokowi Dinilai Jadi Penghalang PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai PDIP dapat dipastikan tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Besar kemungkinannya PDIP sementara ini mengambil peran di luar pemerintahan," kata Agung saat dihubungi, Selasa (7/5/2024).

Sikap PDIP yang akan berada di luar pemerintahan itu, kata Agung, diperkuat lewat pernyataan sikap dari Ganjar Pranowo. Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan hal serupa.

"Karena pernyataan Ganjar dan Hasto ini semakin memperkuat realitas politik-hukum yang mengemuka sebelumnya. Mulai proses PTUN yang masih dikawal PDIP soal pilpres dan kemudian terkait belum bertemunya Prabowo-Mega," tutur Agung.

Kalau pun Prabowo-Mega berhasil bertemu, Agung menilai kecil kemungkinan PDIP akan merapat ke koalisi pemerintahan.

"Sebatas membangun komunikasi politik saja," jelas Agung.

Lebih lanjut, Agung berpandangan banyaknya partai di Koalisi Indonesia Maju akan membuat PDIP seolah hanya menjadi pelengkap saja.

Ditambah dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga menjadi momok tersendiri bagi PDIP.

"Udah terlalu banyak partai yang bergabung. Sehingga posisi PDIP sebatas pelengkap. Plus ditambah ada Presiden Jokowi di sisi Prabowo-Gibran," ungkap Agung.

Baca Juga: Diisukan Jadi Menteri Kabinet Prabowo, Eko Patrio Punya Kekayaan Lebih dari Rp100 M

Sikap Ganjar dan PDIP

Untuk diketahui, Ganjar mengklaim tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran meski kalah di Pilpres 2024. Kendati begitu ia mengaku tetap akan menghormati pemerintahan ke depan.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam sambutannya dalam acara halal bihalal dan pembubaran TPN di Posko Teuku Umar, Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta, Senin (6/5) malam.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar.

Kendati begitu, ia mengaku akan melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai komitmen Ganjar tersebut sejalan dengan komitmen PDIP.