Suara.com - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menganalogikan pemerintahan saat ini yang akan segera berganti presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengen gol milik Pemain Timnas Argentina, Diego Maradona.
Bahkan adanya dugaan kecurangan yang dianggap sah dalam kemenangan presiden dan wakil presiden 2024 ini, Ganjar berikrar menjadi orang pertama yang menolak untuk bergabung jika ada tawaran dari pemerintahan ke depan.
"Sebuah proses katakan kontestasi atau pertandingan harus ada akhirnya. Negara jauh lebih penting dibanding urusan para kandidat dan para principal ini," ujar Ganjar dikutip dari Instagram @ganjar_pranowo, Selasa (7/5/2024).
Menurutnya memang proses Pilpres sudah selesai tapi pendidikan politik yang ada saat ini hingga ke depan tak akan pernah selesai. Ganjar pun membahas soal gol milik bintang Argentina, Maradona yang sempat mencetak gol menggunakan tangan.
Baca Juga:
Pernikahannya Dibilang Tak Sah oleh MUI, Rizky Febian Beri Tanggapan Menohok Ini
"Maradona itu dulu pernah nge-gol-in pakai tangan. Gol enggak waktu itu?, gol, jadi gol. Tapi hari ini jadi cerita bahwa itu gol yang inkonstitusional. Tugas kita adalah memberi pelajaran sehingga sepak bola sekarang ada kameranya," kata Ganjar.
Ia menambahkan jika ada kontroversi yang terjadi di sepak bola masa depan, wasit bisa melihat apakah memang itu gol, atau justru dianulir.
"Bapak ibu ini improvement perbaikan yang mesti kita lakukan kita tak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini. Kita akan mengawal dengan caranya dan saya menyatakan pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan mengontrol dengan cara yang benar," ujar dia.
Pernyataan Ganjar memang secara eksplisit menyebutkan ia akan menjadi oposisi yang siap mengkritik kesalahan atau kekurangan dari pemerintah ke depannya. Tanpa membenci, ia bakal lebih banyak memberi dukungan bagaimana bangsa Indonesia berdiri dan lebih maju dibanding pemerintahan sebelum-sebelumnya.
Seperti diketahui, KPU telah memutuskan hasil rapat pleno Pilpres 2024 dengan ditetapkannya Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
Dalam penetapan tersebut, Anies-Muhaimin hadir di KPU untuk memberi selamat. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud MD, tidak terlihat di kantor KPU Jakarta.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
MBG: Niat Baik Tanpa Kontrol? Tragedi Keracunan Ratusan Siswa di Balik Program Makan Bergizi Gratis
-
Iklan Presiden Prabowo di Layar Lebar, Bioskop Jadi Panggung Politik?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO