Suara.com - Bakal calon Gubernur Banten sekaligus mantan Bupati Pandeglang dua periode, Achmad Dimyati Natakusumah diduga menyindir mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Banten 2024.
Seperti diketahui, baik Dimyati maupun Airin kini tengah berebut restu sejumlah partai politik melalui penjaringan bakal calon Gubernur Banten. Khusus kepada PSI, Dimyati meminta partai tersebut tidak mengusung Calon Gubernur dari keluarga koruptor.
Kata Dimyati, komitmen PSI bersikap tegas dalam isu pemberantasan korupsi selayaknya dijadikan barometer mencari kandidat yang lebih bersih untuk diusung jadi bakal calon Gubernur Banten periode 2024-2029.
Baca Juga:
Dalam Sehari, Arief R Wismansyah Daftar Bakal Calon Gubernur Banten di 3 Partai
Airin dan Rano Karno Berebut Tiket Bakal Calon Gubernur Banten dari PDI Perjuangan
"Makanya yang pernah korupsi, baik keluarganya, baik sekelilingnya, maka itu sudah ga boleh diusung PSI," kata Dimyati usai mengembalikan formulir pendaftaran bacagub di kantor DPW PSI Banten, Kamis (9/5/2024).
"PSI harus cari orang yang bersih dari korupsi. Jadi kalau orang yang korupsi, PSI tidak akan mengusungnya dan saya setuju karena PSI keras untuk itu," ujar suami Bupati Pandeglang Irna Narulita itu.
Nama Airin Rachmi Diany yang juga kandidat bakal calon Gubernur Banten. Airin sendiri merupakan istri dari Tubagus Wawan Wardhana sekaligus adik ipar dari Ratu Atut Chosiyah terpidana kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) Kota Tangsel tahun 2010-2012.
Dimyati bahkan sesumbar menjadikan pemerintahan Provinsi Banten bersih dari korupsi jika nanti terpilih sebagai Gubernur Banten. Pria yang akrab disapa Mr. Dim ini juga mengaku akan menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
"Harus bersih (dari korupsi), makanya Mister Dim ini mengadop program Jokowi, Indonesia pintar, Indonesia sehat, dan itu akan saya gratiskan," papar anggota DPR RI itu.
Dimyati juga menyebut pihak yang berfikir untu korupsi sangat kecil kemungkinannya untuk memikirkan pendidikan dan kesehatan gratis.
"Bayangkan, kalau orangnya berpikir ke korupsi, ke proyek, ngapain itu uang diberikan sosial untuk masyarakat," imbuh Dimyati.
Suami Irna Narulita itu bahkan berencana untuk menggratiskan biaya pendidikan hingga S3 jika dirinya diberi amanah untuk memimpin Provinsi Banten.
"Untuk anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 akan digratiskan. Kan Pak Dim punya duit? Ya duit Pak Dim ga cukup, harus jadi gubernur dulu untuk menggratiskan itu," sambungnya.
Untuk itu, Dimyati pun berharap PSI memberikan rekomendasi kepada dirinya dalam mengikuti pilgub. Bahkan, Dimyati sesumbar lebih mudah memenangkan kontestasi politik di Banten di bulan November 2024 mendatang.
"Kalau PSI mengusung saya, maka optimis saya makin tinggi 1.000 persen (menang pilgub)," tandasnya.
Kontributor : Yandi Sofyan
Berita Terkait
-
Kasus Kepala Sekolah Cimarga dan Siswa Berakhir Damai Usai Saling Memaafkan
-
Panas Rebutan 8 Pulau di Teluk Banten, Wagub: Udah Kayak Jepang Sama Belanda Aja!
-
5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
-
Aneh Tapi Nyata! Setelah 25 Tahun, Status Ibu Kota Banten Baru Diteken, Wagub: Serang Belum Layak
-
Profil dan Sepak Terjang Dimyati Natakusumah, Wagub Banten yang Sebut Memo Titip Siswa Itu Lumrah
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google