Suara.com - Bakal calon Gubernur Banten sekaligus mantan Bupati Pandeglang dua periode, Achmad Dimyati Natakusumah diduga menyindir mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Banten 2024.
Seperti diketahui, baik Dimyati maupun Airin kini tengah berebut restu sejumlah partai politik melalui penjaringan bakal calon Gubernur Banten. Khusus kepada PSI, Dimyati meminta partai tersebut tidak mengusung Calon Gubernur dari keluarga koruptor.
Kata Dimyati, komitmen PSI bersikap tegas dalam isu pemberantasan korupsi selayaknya dijadikan barometer mencari kandidat yang lebih bersih untuk diusung jadi bakal calon Gubernur Banten periode 2024-2029.
Baca Juga:
Dalam Sehari, Arief R Wismansyah Daftar Bakal Calon Gubernur Banten di 3 Partai
Airin dan Rano Karno Berebut Tiket Bakal Calon Gubernur Banten dari PDI Perjuangan
"Makanya yang pernah korupsi, baik keluarganya, baik sekelilingnya, maka itu sudah ga boleh diusung PSI," kata Dimyati usai mengembalikan formulir pendaftaran bacagub di kantor DPW PSI Banten, Kamis (9/5/2024).
"PSI harus cari orang yang bersih dari korupsi. Jadi kalau orang yang korupsi, PSI tidak akan mengusungnya dan saya setuju karena PSI keras untuk itu," ujar suami Bupati Pandeglang Irna Narulita itu.
Nama Airin Rachmi Diany yang juga kandidat bakal calon Gubernur Banten. Airin sendiri merupakan istri dari Tubagus Wawan Wardhana sekaligus adik ipar dari Ratu Atut Chosiyah terpidana kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) Kota Tangsel tahun 2010-2012.
Dimyati bahkan sesumbar menjadikan pemerintahan Provinsi Banten bersih dari korupsi jika nanti terpilih sebagai Gubernur Banten. Pria yang akrab disapa Mr. Dim ini juga mengaku akan menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
"Harus bersih (dari korupsi), makanya Mister Dim ini mengadop program Jokowi, Indonesia pintar, Indonesia sehat, dan itu akan saya gratiskan," papar anggota DPR RI itu.
Dimyati juga menyebut pihak yang berfikir untu korupsi sangat kecil kemungkinannya untuk memikirkan pendidikan dan kesehatan gratis.
"Bayangkan, kalau orangnya berpikir ke korupsi, ke proyek, ngapain itu uang diberikan sosial untuk masyarakat," imbuh Dimyati.
Suami Irna Narulita itu bahkan berencana untuk menggratiskan biaya pendidikan hingga S3 jika dirinya diberi amanah untuk memimpin Provinsi Banten.
"Untuk anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 akan digratiskan. Kan Pak Dim punya duit? Ya duit Pak Dim ga cukup, harus jadi gubernur dulu untuk menggratiskan itu," sambungnya.
Berita Terkait
-
Kasus Kepala Sekolah Cimarga dan Siswa Berakhir Damai Usai Saling Memaafkan
-
Panas Rebutan 8 Pulau di Teluk Banten, Wagub: Udah Kayak Jepang Sama Belanda Aja!
-
5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
-
Aneh Tapi Nyata! Setelah 25 Tahun, Status Ibu Kota Banten Baru Diteken, Wagub: Serang Belum Layak
-
Profil dan Sepak Terjang Dimyati Natakusumah, Wagub Banten yang Sebut Memo Titip Siswa Itu Lumrah
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!