Suara.com - Polemik perebutan klaim delapan pulau strategis di Teluk Banten antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang semakin memanas. Situasi ini memaksa Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, untuk turun tangan.
Berikut adalah fakta-fakta kunci dari sengketa wilayah yang tak biasa ini:
1. Sindiran Keras Wagub: 'Kayak Jepang Sama Belanda'
Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, tidak menahan diri dalam mengkritik sengketa antara dua pemerintah daerah di bawah naungannya. Ia menilai perebutan ini tidak produktif dan menyamakannya dengan konflik antarnegara.
“Kita akan mediasi, enggak boleh itu rebut-rebutan. Udah kayak Jepang sama Belanda aja. Ini kan satu daerah dalam Provinsi Banten, buat apa?” kata Dimyati di Kota Serang, dilansir Antara, Selasa (12/8/2025).
2. Solusi Tegas: Peta Resmi Jadi Penentu
Dimyati menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini harus didasarkan pada data yang sah dan bukan ego sektoral. Ia menyatakan solusi akan datang dari pemetaan wilayah sesuai dengan peta resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti yang sesuai dengan peta, di-mapping nanti. Sehingga siapa yang mengelola itu jelas,” ujarnya.
3. Motif Dipertanyakan: 'Menang Jadi Abu, Kalah Jadi Arang'
Baca Juga: 5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
Lebih lanjut, Dimyati mempertanyakan tujuan sebenarnya di balik perebutan pulau tersebut. Ia mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat dan pembangunan harus diutamakan, bukan sekadar ambisi meningkatkan pendapatan daerah dengan cara yang kontraproduktif.
“Tujuannya apa sih? Mau rebut-rebutan gitu? Menang jadi abu, kalah jadi arang. Cari uang kan? Cari keuntungan? Udah saya bayar aja, nggak usah dimasalahin lagi. Cukup lah,” ujar dia dengan nada bercanda.
4. Komitmen Menjadi Penengah
Sebagai pimpinan di provinsi, mantan Bupati Pandeglang dua periode ini menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator utama dalam polemik ini agar tidak berlarut-larut.
“Otomatis saya siap jadi penengah. Nggak boleh ada rebut-rebutan,” katanya.
5. Ini Dia 8 Pulau yang Jadi Rebutan
Berita Terkait
-
5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
-
Aneh Tapi Nyata! Setelah 25 Tahun, Status Ibu Kota Banten Baru Diteken, Wagub: Serang Belum Layak
-
Hampir Rampung, Begini Progres Pembangunan Jalan Layang Tenjo
-
Diikuti 10.000 Pelajar, Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan MURI
-
Vila Mewah vs Komodo: Ketika Pembangunan Mengancam Warisan Alam Terakhir
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Pemerintah Kaji Program Work from Mal, APBI Sebut Sejalan dengan Tren Kerja Fleksibel
-
KSAD Bongkar Ada Upaya Sabotase, Lepas Baut Jembatan Bailey di Wilayah Bencana
-
Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi