Suara.com - Polemik perebutan klaim delapan pulau strategis di Teluk Banten antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang semakin memanas. Situasi ini memaksa Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, untuk turun tangan.
Berikut adalah fakta-fakta kunci dari sengketa wilayah yang tak biasa ini:
1. Sindiran Keras Wagub: 'Kayak Jepang Sama Belanda'
Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, tidak menahan diri dalam mengkritik sengketa antara dua pemerintah daerah di bawah naungannya. Ia menilai perebutan ini tidak produktif dan menyamakannya dengan konflik antarnegara.
“Kita akan mediasi, enggak boleh itu rebut-rebutan. Udah kayak Jepang sama Belanda aja. Ini kan satu daerah dalam Provinsi Banten, buat apa?” kata Dimyati di Kota Serang, dilansir Antara, Selasa (12/8/2025).
2. Solusi Tegas: Peta Resmi Jadi Penentu
Dimyati menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini harus didasarkan pada data yang sah dan bukan ego sektoral. Ia menyatakan solusi akan datang dari pemetaan wilayah sesuai dengan peta resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti yang sesuai dengan peta, di-mapping nanti. Sehingga siapa yang mengelola itu jelas,” ujarnya.
3. Motif Dipertanyakan: 'Menang Jadi Abu, Kalah Jadi Arang'
Baca Juga: 5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
Lebih lanjut, Dimyati mempertanyakan tujuan sebenarnya di balik perebutan pulau tersebut. Ia mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat dan pembangunan harus diutamakan, bukan sekadar ambisi meningkatkan pendapatan daerah dengan cara yang kontraproduktif.
“Tujuannya apa sih? Mau rebut-rebutan gitu? Menang jadi abu, kalah jadi arang. Cari uang kan? Cari keuntungan? Udah saya bayar aja, nggak usah dimasalahin lagi. Cukup lah,” ujar dia dengan nada bercanda.
4. Komitmen Menjadi Penengah
Sebagai pimpinan di provinsi, mantan Bupati Pandeglang dua periode ini menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator utama dalam polemik ini agar tidak berlarut-larut.
“Otomatis saya siap jadi penengah. Nggak boleh ada rebut-rebutan,” katanya.
5. Ini Dia 8 Pulau yang Jadi Rebutan
Berita Terkait
-
5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
-
Aneh Tapi Nyata! Setelah 25 Tahun, Status Ibu Kota Banten Baru Diteken, Wagub: Serang Belum Layak
-
Hampir Rampung, Begini Progres Pembangunan Jalan Layang Tenjo
-
Diikuti 10.000 Pelajar, Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan MURI
-
Vila Mewah vs Komodo: Ketika Pembangunan Mengancam Warisan Alam Terakhir
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!