Suara.com - Polemik perebutan klaim delapan pulau strategis di Teluk Banten antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang semakin memanas. Situasi ini memaksa Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, untuk turun tangan.
Berikut adalah fakta-fakta kunci dari sengketa wilayah yang tak biasa ini:
1. Sindiran Keras Wagub: 'Kayak Jepang Sama Belanda'
Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, tidak menahan diri dalam mengkritik sengketa antara dua pemerintah daerah di bawah naungannya. Ia menilai perebutan ini tidak produktif dan menyamakannya dengan konflik antarnegara.
“Kita akan mediasi, enggak boleh itu rebut-rebutan. Udah kayak Jepang sama Belanda aja. Ini kan satu daerah dalam Provinsi Banten, buat apa?” kata Dimyati di Kota Serang, dilansir Antara, Selasa (12/8/2025).
2. Solusi Tegas: Peta Resmi Jadi Penentu
Dimyati menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini harus didasarkan pada data yang sah dan bukan ego sektoral. Ia menyatakan solusi akan datang dari pemetaan wilayah sesuai dengan peta resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti yang sesuai dengan peta, di-mapping nanti. Sehingga siapa yang mengelola itu jelas,” ujarnya.
3. Motif Dipertanyakan: 'Menang Jadi Abu, Kalah Jadi Arang'
Baca Juga: 5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
Lebih lanjut, Dimyati mempertanyakan tujuan sebenarnya di balik perebutan pulau tersebut. Ia mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat dan pembangunan harus diutamakan, bukan sekadar ambisi meningkatkan pendapatan daerah dengan cara yang kontraproduktif.
“Tujuannya apa sih? Mau rebut-rebutan gitu? Menang jadi abu, kalah jadi arang. Cari uang kan? Cari keuntungan? Udah saya bayar aja, nggak usah dimasalahin lagi. Cukup lah,” ujar dia dengan nada bercanda.
4. Komitmen Menjadi Penengah
Sebagai pimpinan di provinsi, mantan Bupati Pandeglang dua periode ini menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator utama dalam polemik ini agar tidak berlarut-larut.
“Otomatis saya siap jadi penengah. Nggak boleh ada rebut-rebutan,” katanya.
5. Ini Dia 8 Pulau yang Jadi Rebutan
Sengketa ini mencuat setelah Pemkot Serang secara terbuka berencana mengambil alih pengelolaan delapan pulau. Selama ini, pulau-pulau tersebut secara administrasi berada di bawah wewenang Kabupaten Serang. Kedelapan pulau tersebut adalah:
- Pulau Lima
- Pulau Kubur
- Pulau Pisang
- Pulau Pamujan Besar
- Pulau Pamujan Kecil
- Pulau Panjang
- Pulau Semut
- Pulau Tunda
Berita Terkait
-
5 Fakta Mengejutkan Ibu Kota Banten: Sah Setelah 25 Tahun, Wagub Akui Belum Layak
-
Aneh Tapi Nyata! Setelah 25 Tahun, Status Ibu Kota Banten Baru Diteken, Wagub: Serang Belum Layak
-
Hampir Rampung, Begini Progres Pembangunan Jalan Layang Tenjo
-
Diikuti 10.000 Pelajar, Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan MURI
-
Vila Mewah vs Komodo: Ketika Pembangunan Mengancam Warisan Alam Terakhir
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis