Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, meminta Ganjar Pranowo tak mengeluarkan pernyataan yang bersifat sindiran terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan Kamhar menanggapi pernyataan Ganjar yang mengingatkan Prabowo mengenai sosok pengganggu bisa datang dari dalam pemerintahan.
"Kami menghormati sikap Pak Ganjar yang memilih berada di luar pemerintahan. Meskipun demikian kurang elok jika dia menyatakan bahwa yang kerap mengganggu adalah pihak-pihak yang diajak kerjasama (berada di dalam)," kata Kamhar saat dihubungi, Sabtu (11/5/2024).
Ia pun menyarankan kepada Ganjar agar tak membuat pernyataan yang bersifat sindiran kepada pihak lain.
"Ada baikya, dia fokus dengan pilihannya dan tak membuat pernyataan yang insinuatif terhadap pihak lain," ujarnya.
Sementara itu, pernyataan Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak bergabung dengan pemerintahan jangan menjadi pengganggu, dianggap wajar.
"Jadi jelas tafsir pernyataan Pak Prabowo, sah-sah saja untuk berbeda pilihan tapi jangan sampai mengganggu," tuturnya.
Pernyataan Ganjar
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengingatkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihak yang berada dalam koalisi pemerintahannya nanti juga bisa jadi pengganggu. Terlebih nanti bahayanya praktik korupsi yang bisa jadi penggangu pemerintahan di dalam.
Baca Juga: Terungkap! Angka 08 Adalah Nama Samaran Prabowo Subianto Saat di TNI
Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Prabowo yang menyampaikan jika pihak yang tak bergabung dengan pemerintah jangan justru menjadi pengganggu.
"Iya yang bekerja sama aja bisa ganggu, lho, saya ingetin lho ya," kata Ganjar ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Menurutnya, masalah-masalah seperti korupsi juga bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
"Jangan sampai kemudian, yang di dalam malah mengganggu, umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi korupsi di dalam, itu mengganggu," tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar menilai, justru pihak yang berada di luar pemerintahan malah bisa memberikan bantuan ke pemerintah.
Untuk itu, ia meminta agar ruang check and balances diberikan selebar-lebarnya dalam pemerintahan ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Menanti Kabar, Ini Sosok Dua Istri Pilot Andy Dahananto Korban Kecelakaan ATR 42-500
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Kasatgas Tito Karnavian Pastikan Pemulihan Sekolah Pascabencana di Tapanuli Tengah
-
Hari Kesembilan OMC, BPBD DKI Intensifkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Lewat Tiga Penerbangan
-
Korban Longsor Gunung Burangrang Bertambah jadi 10 Orang
-
Saleh Daulay: Reshuffle Kabinet Hak Konstitusional Presiden Prabowo
-
Longsor Pasirlangu: Pemkab Bandung Barat Aktifkan Status Darurat, 82 Warga Masih Dicari
-
Minibus Oleng hingga Hantam Tiga Motor dan Gerobak di Karawang, Satu Pengendara Tewas
-
Genangan 50 Cm di KM 50 Tol TangerangMerak, PJR Alihkan Kendaraan Kecil ke Lajur 3
-
Tujuh Hari Menembus Medan Ekstrem, Operasi SAR ATR 42-500 di Bulusaraung Resmi Ditutup
-
Akses Terisolasi Jadi Tantangan Utama Pemulihan Pascabanjir Bandang Aceh Timur