- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengunjungi warga Kemayoran pada Jumat, 24 April 2026, untuk menampung aspirasi masyarakat setempat.
- Tujuh RW di Kemayoran mogok mengikuti Musrenbang akibat ketidakjelasan status lahan yang menghambat perbaikan infrastruktur jalan selama 35 tahun.
- Pemprov DKI Jakarta berencana membawa permasalahan administratif lahan tersebut ke forum pengambilan keputusan lebih tinggi untuk mencari solusi.
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyambangi warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).
Dalam kunjungan bertajuk "Bang Doel Nyapa Warga" tersebut, terungkap fakta mengenai aksi mogok warga terhadap agenda perencanaan pembangunan pemerintah.
Sebanyak tujuh Rukun Warga (RW) di wilayah tersebut menyatakan sikap tidak ingin lagi terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Mereka merasa, tidak ada gunanya,” ujar Rano.
Persoalan ini bermuara pada status kepemilikan lahan, yang secara historis merupakan bekas kawasan Bandara Kemayoran.
“Makanya disebut tanah Kebon Kosong. Sebagian mungkin sudah milik Pemprov DKI, tapi sebagian memang milik Setneg (Sekretariat Negara),” tutur pria yang akrab disapa Bang Doel itu.
Ketidakjelasan status tanah berdampak langsung pada mandeknya pembangunan infrastruktur mendasar seperti perbaikan jalan umum.
“Kenapa? Karena ketika mau membetulkan jalan saja, kalau memang bukan lahan kita, itu tidak bisa. Memang sudah begitu regulasi pemerintahannya,” jelas Rano.
Kebuntuan administratif ini dikabarkan telah berlangsung selama hampir tiga setengah dekade.
Baca Juga: Rano Karno: Ikan Sapu-Sapu Jakarta Mau Diolah Seperti di Brasil
Rano pun terang-terangan mengakui bahwa keresahan warga tersebut merupakan aspirasi yang masuk akal, mengingat kondisi regulasi yang mengikat pemerintah.
“Bener juga, kalau Musrenbang tapi status lahannya tidak jelas, ya percuma,” kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun berencana mengambil langkah taktis untuk mengurai benang kusut yang telah membelit warga Kemayoran selama 35 tahun.
Rano menekankan bahwa persoalan krusial ini akan segera dibahas dalam forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
“Insyaallah, ini harus segera dirapatkan. Kami akan cari tahu solusinya,” ucap politisi PDIP itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
31.000 Rumah Terdampak Bencana Terima Dana Stimulan Perbaikan Hunian
-
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng NU, Bidik Perlindungan Pekerja Informal Skala Nasional
-
Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali
-
Arab Saudi Belasungkawa Gugurnya Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Akibat Serangan Israel
-
Misi Militer Penuh Ironi: Teknisi AS Dicakar Monyet Saat Menuju Medan Konflik Selat Hormuz
-
Benjamin Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Prostat Diam-diam
-
Mahasiswa Doktoral USF Tewas Misterius, Diduga Dibunuh Teman Sekamar
-
Penasihat Hukum Nadiem Mangkir dari Sidang, Pengamat: Bisa Dikategorikan Contempt of Court
-
8 Orang Tewas Dalam Serangan Israel ke Lebanon Selama 24 Jam Terakhir
-
Biaya Perang Amerika Serikat Lawan Iran Tembus Rp 1.000 Triliun