- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengunjungi warga Kemayoran pada Jumat, 24 April 2026, untuk menampung aspirasi masyarakat setempat.
- Tujuh RW di Kemayoran mogok mengikuti Musrenbang akibat ketidakjelasan status lahan yang menghambat perbaikan infrastruktur jalan selama 35 tahun.
- Pemprov DKI Jakarta berencana membawa permasalahan administratif lahan tersebut ke forum pengambilan keputusan lebih tinggi untuk mencari solusi.
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyambangi warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).
Dalam kunjungan bertajuk "Bang Doel Nyapa Warga" tersebut, terungkap fakta mengenai aksi mogok warga terhadap agenda perencanaan pembangunan pemerintah.
Sebanyak tujuh Rukun Warga (RW) di wilayah tersebut menyatakan sikap tidak ingin lagi terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Mereka merasa, tidak ada gunanya,” ujar Rano.
Persoalan ini bermuara pada status kepemilikan lahan, yang secara historis merupakan bekas kawasan Bandara Kemayoran.
“Makanya disebut tanah Kebon Kosong. Sebagian mungkin sudah milik Pemprov DKI, tapi sebagian memang milik Setneg (Sekretariat Negara),” tutur pria yang akrab disapa Bang Doel itu.
Ketidakjelasan status tanah berdampak langsung pada mandeknya pembangunan infrastruktur mendasar seperti perbaikan jalan umum.
“Kenapa? Karena ketika mau membetulkan jalan saja, kalau memang bukan lahan kita, itu tidak bisa. Memang sudah begitu regulasi pemerintahannya,” jelas Rano.
Kebuntuan administratif ini dikabarkan telah berlangsung selama hampir tiga setengah dekade.
Baca Juga: Rano Karno: Ikan Sapu-Sapu Jakarta Mau Diolah Seperti di Brasil
Rano pun terang-terangan mengakui bahwa keresahan warga tersebut merupakan aspirasi yang masuk akal, mengingat kondisi regulasi yang mengikat pemerintah.
“Bener juga, kalau Musrenbang tapi status lahannya tidak jelas, ya percuma,” kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun berencana mengambil langkah taktis untuk mengurai benang kusut yang telah membelit warga Kemayoran selama 35 tahun.
Rano menekankan bahwa persoalan krusial ini akan segera dibahas dalam forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
“Insyaallah, ini harus segera dirapatkan. Kami akan cari tahu solusinya,” ucap politisi PDIP itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Herman Khaeron Apresiasi KWP Berbagi, Dorong Peningkatan Kegiatan Sosial di DPR RI
-
Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka Korupsi MBG, Nama-Nama Baru Masih Didalami
-
Sempat Dikeluhkan karena Galian Berbahaya, Proyek PAM Jaya di Condet Kini Mulai Alirkan Air Bersih
-
Menanti Nyanyian Sony Sonjaya, Siapa Saja Petinggi di Balik Skandal Korupsi MBG?
-
Tabrak Lari Tewaskan Tokoh Pramuka Tangerang, Polisi Kantongi Identitas Kendaraan
-
Kejagung Sasar Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi MBG, Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik Disita
-
Bansos Sarung dan Mukena Dikorupsi, Eks Legislator NTB Cuma Dituntut 2 Tahun Bui
-
Moratorium MBG Bikin Investor Menjerit, Jupnas Gizi: Ini Rapor Merah
-
Dijuluki 'Banjir Abadi', Genangan di Joglo Kembangan Akhirnya Ditangani Pemkot Jakbar
-
Babak Baru Korupsi MBG, Asep Yusuf Somantri Punya Tugas 'Spesial' Atur SPPG