Suara.com - Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, memastikan progres pembangunan Istana dan kantor presiden sudah mencapai 80 persen lebih.
Danis berujar fasilitas air juga akan masuk pada Juli 2024.
"Secara rata-rata kantor dan Istana Presiden sudah lebih 80 persen. Mid Juli insyaallah air masuk," kata Danis saat dihubungi Suara.com, Selasa (25/6/2024).
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi bakal berkantor di IKN sebelum masa jabatannya berakhir Oktober 2024 mendatang. Kekinian kepala negara hanya menunggu fasilitas air yang direncanakan tersedia pada Juli tahun ini.
Lantas bagaimana perkembangan pembangunan Istana dan kantor presiden di IKN? Apakah memang bakal sesuai rencana agar bisa dipakai presiden untuk berkantor pada Juli mendatang?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Danis menyampaikan Istana dan kantor presiden di IKN sudah siap pada Juli tahun ini.
"Ya insyaallah Istana dan kantor presiden siap pada bulan Juli," kata Danis.
Sebelumnya, Jokowi sangat optimis bisa berkantor di IKN pada pertangahan tahun ini. Hanya saja dirinya masih memastikan adanya fasilitas air bersih terlebih dahulu.
Jokowi menyampaikan progres pembangunan tahap I di IKN sudah mencapai lebih dari 80 persen.
Baca Juga: Rp 335 M Mengucur untuk Memorial Park IKN, Ini Fungsinya Saat Peringatan HUT ke-79 RI
"Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Juli," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).
"Airnya juga kemarin sudah kita resmikan Bendungan Sepaku. Tinggal ini menunggu pompa untul menaikkan airkemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," sambung Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan rencana presiden berkantor di IKN juga akan sesuai dengan rencana pada pertengahan tahun ini. Ia akan memastikan lebih dulu keberadaan fasilitas air bersih.
"Insyaallah kalau air sudah masuk. Juni ini air sudah masuk. Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan kita install, 7 Juni, ini tanggal 3 Juni diambil, 7 Juni air sampai di Balikpapan, di-install. Mudah-mudahan akhir Juni atau awal Juli," kata Basuki.
Berita Terkait
-
Istana dan Kantor Presiden Siap Juli 2024, Jokowi Bakal Ngantor di IKN Bulan Depan?
-
Profil Adityo Rimbo Anak Sambung Anwar Usman, Pernikahannya Dihadiri Jokowi Tapi Sepi Pejabat
-
Rp 335 M Mengucur untuk Memorial Park IKN, Ini Fungsinya Saat Peringatan HUT ke-79 RI
-
Surya Paloh Sering Ketemu Jokowi Lagi, Willy NasDem: Tunjukkan Moral Pak SP Dalam Berteman
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung