Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mendatangi Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) sore untuk memberikan penjelasan soal kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Budi tiba di Gedung Nusantara II DPR RI pada pukul 16.16 WIB. Nantinya Budi akan rapat bersama Komisi I DPR RI menjelaskan soal peretasan PDN.
Awak media pun langsung menyerbu Budi. Mereka memberondong pertanyaan kepada Budi sebelum rapat dimulai. Namun Budi enggan memberikan keterangan kepada awak media yang meliput.
"Bahas apa pak?" tanya awak media.
"Nanti ya sabar dulu," kata Budi sambil terus melanjutkan langkahnya.
Tak puas, awak media kembali bertanya lagi kepada Budi. Kali ini dirinya ditanya soal adanya desakan mundur dari jabatan pasca PDN diretas.
Budi lagi-lagi tak menggubrisnya.
"Nanti dulu ya, jangan dihalangin dong," lanjut Budi.
Budi hanya membenarkan kalau rapat bersama Komisi I DPR RI akan membahas persoalan peretasan PDN. Ia pun kemudian langsung bergegas masuk ke dalam ruangan rapat Komisi I DPR RI.
Baca Juga: Pusat Data Nasional Dijebol Hacker, Menko Polhukam: Saya Kira Semua Masih Normal
Rapat Bersama
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, jika pihaknya menjadwalkan rapat bersama Kemkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membahas terkait kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware.
"Kamis, besok, ya," kata Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Menurutnya, pihak yang akan dipanggil untuk rapat klarifikasi ini yang berkaitan dengan keamanan siber.
"Kominfo, BSSN, mungkin ada beberapa pihak lain yg memang mengurusi teknologi siber securitynya dalam siber security pusat data nasional kita," katanya.
Ia mengaku pihaknya akan mendalami terkait adanya kasus peretasan PDN tersebut. Pasalnya akhir-akhir hanya mendengar penjelasan dari media.
Berita Terkait
-
Pusat Data Nasional Dijebol Hacker, Menko Polhukam: Saya Kira Semua Masih Normal
-
Minta Tebusan Uang 8 Juta Dolar AS, ORI Minta Peretas Pusat Data Nasional Segera Ditangkap: Ganggu Negara Kita!
-
Peretas Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Kata Maruf Amin usai PDNS 2 Dibobol Hacker
-
Peretas PDN Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Menkominfo: Gak Akan Kami Turuti
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank
-
BRIN dan Wanadri Siapkan Misi Selamatkan Terumbu Karang Pulau Buru yang Hancur Akibat Bom Ikan
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Ini 3 Cara Cek Legalitas Daycare dan PAUD Agar Anak Aman
-
Kebakaran Maut di Lubang Buaya: Wanita 53 Tahun Pengidap Stroke Tewas Terjebak Dalam Rumah
-
Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Terus Berjalan, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum Agustus
-
Niat Lindungi Anak dari Amukan Ibu, Anggota TNI Berpangkat Peltu Malah Dikeroyok di Stasiun Depok
-
Skandal Kekerasan Daycare Little Aresha Yogyakarta: 103 Anak Jadi Korban, DPR Desak Hukuman Maksimal