Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut pemerintah telah melakukan kebodohan lantaran tak punya backup data nasional pasca Pusat Data Nasional (PDN) diretas dengan virus ransomware.
Hal itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja bersama Menkominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.
Awalnya Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan jika tak ada backup data nasional lantaran adanya masalah tata kelola.
"Betul pak itu yang saya mau sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola kita memang akui itu dan itu yang saya laporkan juga. Karena kami diminta apa saja masalah kok bisa terjadi. Itu salah satu yang kita laporkan juga," kata Hinsa.
Mendengar hal itu, Meutya kemudian menimpali dengan menyebut tak adanya backup data bukan karena masalah tata kelola tapi sudah jadi kebodohan.
"Maksudnya pak? Kalau gak ada backup sih itu bukan tata kelola sih pak. Kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Batam bakcup kan maksudnya cuman dua persen kan ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih pak," kata Meutya.
Ia mengatakan, masih untung ada beberapa Kementerian belum bergabung melakukan penyimpanan data di PDNS Surabaya yang terkena peretasan. Namun di sisi lain yang paling patuh melapor justru kini terancam.
"Masih untung orang Indonesia. Itu yang malah selamat. Yang paling patuh imigrasi yang saya dengar, itu yang paling nggak selamat," ujarnya.
"Intinya jangan bilang lagi tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola pak, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satu pun backup. Berarti kan," sambungnya.
Baca Juga: Kasus Peretas PDN Dibawa ke DPR: Dari Hamdalah hingga Dicap Kebodohan Gegara Sering Dibobol
Sebelumnya, Hinsa mengakui pasca PDNS Surabaya diserang peretas hanya dua persen data nasional terbackup di PDNS Batam.
Mendengar hal itu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyelak pernyataan Hinsa. Ia bertanya kepada Hinsa soal back up data.
"Maaf, tidak ada peta?," tanya Meutya.
"Backup. Backup-nya data yang di PDNS 1 Surabaya," kata Hinsa menjawab.
"Di masing-masing instansi kan ada di Batam," timpal Meutya lagi.
Hinsa lantas menjelaskan, kalau seharusnya PDNS Batam membackup data yang ada di PDNS Surabaya. Jadi ketika terjadi serangan tetap ada data yang dipegang.
Tag
Berita Terkait
-
Viral Ambulans Disetop karena Rombongan Jokowi Mau Lewat, Legislator PAN Soroti Pengamanan yang Berlebihan
-
Sentil Kominfo, BSSN Ungkap Hanya 2 Persen Data Cadangan yang Tersimpan di PDN
-
Kasus Peretas PDN Dibawa ke DPR: Dari Hamdalah hingga Dicap Kebodohan Gegara Sering Dibobol
-
Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, BSSN Ngaku Belum Bisa Deteksi Otak Pembobol PDN: Beberapa Negara Mau Bantu
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga