Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut pemerintah telah melakukan kebodohan lantaran tak punya backup data nasional pasca Pusat Data Nasional (PDN) diretas dengan virus ransomware.
Hal itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja bersama Menkominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.
Awalnya Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan jika tak ada backup data nasional lantaran adanya masalah tata kelola.
"Betul pak itu yang saya mau sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola kita memang akui itu dan itu yang saya laporkan juga. Karena kami diminta apa saja masalah kok bisa terjadi. Itu salah satu yang kita laporkan juga," kata Hinsa.
Mendengar hal itu, Meutya kemudian menimpali dengan menyebut tak adanya backup data bukan karena masalah tata kelola tapi sudah jadi kebodohan.
"Maksudnya pak? Kalau gak ada backup sih itu bukan tata kelola sih pak. Kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Batam bakcup kan maksudnya cuman dua persen kan ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih pak," kata Meutya.
Ia mengatakan, masih untung ada beberapa Kementerian belum bergabung melakukan penyimpanan data di PDNS Surabaya yang terkena peretasan. Namun di sisi lain yang paling patuh melapor justru kini terancam.
"Masih untung orang Indonesia. Itu yang malah selamat. Yang paling patuh imigrasi yang saya dengar, itu yang paling nggak selamat," ujarnya.
"Intinya jangan bilang lagi tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola pak, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satu pun backup. Berarti kan," sambungnya.
Baca Juga: Kasus Peretas PDN Dibawa ke DPR: Dari Hamdalah hingga Dicap Kebodohan Gegara Sering Dibobol
Sebelumnya, Hinsa mengakui pasca PDNS Surabaya diserang peretas hanya dua persen data nasional terbackup di PDNS Batam.
Mendengar hal itu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyelak pernyataan Hinsa. Ia bertanya kepada Hinsa soal back up data.
"Maaf, tidak ada peta?," tanya Meutya.
"Backup. Backup-nya data yang di PDNS 1 Surabaya," kata Hinsa menjawab.
"Di masing-masing instansi kan ada di Batam," timpal Meutya lagi.
Hinsa lantas menjelaskan, kalau seharusnya PDNS Batam membackup data yang ada di PDNS Surabaya. Jadi ketika terjadi serangan tetap ada data yang dipegang.
Tag
Berita Terkait
-
Viral Ambulans Disetop karena Rombongan Jokowi Mau Lewat, Legislator PAN Soroti Pengamanan yang Berlebihan
-
Sentil Kominfo, BSSN Ungkap Hanya 2 Persen Data Cadangan yang Tersimpan di PDN
-
Kasus Peretas PDN Dibawa ke DPR: Dari Hamdalah hingga Dicap Kebodohan Gegara Sering Dibobol
-
Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, BSSN Ngaku Belum Bisa Deteksi Otak Pembobol PDN: Beberapa Negara Mau Bantu
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Utang Iuran BPJS Triliunan Rupiah Siap Diputihkan? Cak Imin: Besok Kita Rapatkan
-
Bestari Barus: Jokowi Inspirasi PSI, Diharap Segera Bergabung
-
PSI Tunda 'Spill' Nama 'Bapak J', Takut Kalah Viral dari Menkeu Purbaya?
-
Kementerian PU Siapkan Pelatihan Konstruksi untuk Santri, Begini Tanggapan Menteri PPPA
-
Tarif Transjakarta Diusulkan Naik Rp1.500, Begini Respons DPRD DKI
-
Diam-diam Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo, KPK Minta Maaf Baru Umumkan Hari Ini, Mengapa?
-
Buntut Tayangan Kontroversial Trans7, Fungsi KPI Dipertanyakan
-
Apa Pekerjaan Eric Trump? Viral Insiden Mikrofon Bocor Prabowo Ingin Ketemu Anak Trump
-
Soal Tanyangan Xpose Uncensored, Sekjen PKB Sampaikan Desakan Ini
-
Desak Dewan Pers Turun Tangan, DPR Kuliti Narasi Jahat Trans7 Hina Kiai: Belajar Dulu Baru Liputan!