Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengaku telah disepakati soal alokasi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun.
“Untuk tahun pertama pemerintahan pada 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025. Angka Rp71 triliun ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen,” ujar Sri Mulyani.
Kemenkeu bertugas memasukkan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis dimasukkan dalam APBN 2025, tetapi pelaksanaan persiapan teknis akan dilakukan tim dari pemerintahan presiden terpilih.
“Angka Rp71 triliun bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya dan akan kita masukkan saat menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024,” tutur Sri Mulyani.
Berita Terkait
-
Bela Menkominfo Budi Arie usai Didesak Mundur, Projo Curigai Rival Prabowo-Gibran: Sisa Residu Pilpres 2024
-
Endorse Tokoh Pendukung Prabowo-Gibran, 8 Jagoan Projo di Pilkada 2024: Dari Jenderal hingga Pengusaha!
-
Gibran Tiba-tiba Lengket, Anak Jokowi Kini Endorse Heru Budi buat Pilkada Jakarta?
-
Anggaran Makan Gratis Tembus Rp71 Triliun, Kebijakan Fiskal Jokowi Tetap Lanjut di Rezim Prabowo
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri