Suara.com - Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) pasang badan membela Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi yang didesak sejumlah pihak untuk mundur dari jabatan menteri usai kasus peretasan server Pusat Data Nasional (PDN).
Sekjen Projo, Handoko mengatakan sebenarnya desakan Budi Arie mundur bukan keinginan masyarakat. Ia menyebut kubu berlawanan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu sengaja memainkan isu tersebut.
Ia meyakini mereka merupakan lawan politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres lalu. Namun, ia merinci siapa saja sosok yang dimaksud.
"Ya saya tidak menyebut satu atau dua nama, tapi dari monitoring yang dilakukan oleh tim, itu adalah justru tokoh-tokoh yang kita identifikasi adalah mereka-mereka yang secara politik kemarin berseberangan dalam konteks Pilpres 2024," ujar Handoko di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
"Sehingga teman-teman kami di Projo menyimpulkan bahwa ada unsur sisa-sisa residu dari Pilpres 2024," lanjutnya menambahkan.
Menurut Handoko, hal ini terjadi karena sampai saat ini, presiden terpilih, Prabowo Subianto belum dilantik. Sampai Prabowo menjabat, masih ada upaya-upaya perlawanan dari kubu lawan.
"Seperti kita tahu pilpres ini belum benar-benar usai, pilpres ini calonnya belum dilantik, masih tiga bulan lebih. Artinya tentu upaya-upaya politik yang terkait dengan proses itu sangat mungkin dilakukan," tuturnya.
Karena itu, ia menduga ada pihak yang coba menunggangi kasus peretasan PDN untuk mencari celah kesalahan pemerintah hingga mendesak Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo.
"Sehingga ketika muncul sebuah isu besar seperti judol ataupun ransomware kemarin itu menjadi media untuk melakukan serangan terhadap pemerintah terutama pak Jokowi, terutama lagi Menkominfo Budi Arie yang memang secara politik kemarin Projo berada di garis depan urusan Pilpres 2024," pungkasnya.
Baca Juga: Lirik Ridwan Kamil, Projo Blak-blakan Siap Lawan Anies: Kami Pede Menangkan Calon di Jakarta!
Berita Terkait
-
Lirik Ridwan Kamil, Projo Blak-blakan Siap Lawan Anies: Kami Pede Menangkan Calon di Jakarta!
-
Endorse Tokoh Pendukung Prabowo-Gibran, 8 Jagoan Projo di Pilkada 2024: Dari Jenderal hingga Pengusaha!
-
Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, BSSN Ngaku Belum Bisa Deteksi Otak Pembobol PDN: Beberapa Negara Mau Bantu
-
Gegara PDN Dibobol Hacker, Legislator PDIP Cecar Menkominfo dan Kepala BSSN: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar
-
Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah
-
Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis
-
Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran
-
Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai
-
Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil