Presiden Jokowi Buka Suara soal 5 Nahdliyin Temui Presiden Israel, Tegaskan Sikap Pemerintah

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara ihwal lima warga Nahdlatul Ulama atau nahdliyin yang bertemu Presisen Israel Isaac Herzog. Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan lebih lanjut kepada Pengurus Besar Nahdlaul Ulama (PBNU).

"Ya ditanyakan saja ke PBNU," kata Jokowi jelang keberangkatan menuju Uni Emirat Arab dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Jokowi lantas menegaskan sikap pemerintah yang tegas atas Israel. Jokowi mengingatkan sikap Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

"Karena sikap pemerintah jelas sesuai pembukaan UUD 1945. Jelas sekali," kata Jokowi.

"Jadi tolong ditanyakan ke PBNU dan Indonesia akan ikut ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi," sambung Jokowi.

Sebelumnya PBNU bakal memanggil lima warga NU atau nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Foto dari hasil pertemuan itu bahkan sempat viral di media sosial.

"Iya, dipanggil besok (hari ini)," kata Ketua PBNU Savic Ali, Senin (15/7/2024).

Pemanggilan tersebut kata Savic Ali, hanya untuk mereka yang tercatat sebagai pengurus atau kader NU.

Baca Juga: NU dalam Kontroversi, Dari Kedekatan dengan Yahudi Israel Hingga Izin Tambang

"PBNU akan memanggil mereka yang tercatat sebagai pengurus atau kader NU karena tidak semua yang ke sana itu kader NU," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil lima nahdiyin untuk dimintai keterangan.

"Penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan serta hal-hal prinsip lainnya," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain itu, Gus Ipul mengatakan pihaknya juga akan memanggil pimpinan badan otonom (banom) serta lembaga yang menjadi pengabdian dari kelima orang tersebut.

"Ketua Umum juga akan memanggil pimpinan banom dan lembaga yang menjadi pengabdian yang bersangkutan," ujarnya.

Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, kata dia, bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom.