Suara.com - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pihaknya tidak pernah membahas ihwal anggaran program makan bergizi gratos dengam ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.
Sebelumnya, dakam keterangan tertulis, Hasan menyampaikan Heriyanto hanya mengklaim diajak dikusi dengan tim Prabowo ihwal program makan bergizi. Diketahui muncul isu anggaran program makan bergizi dipotong menjadi Rp7.500 yang dilontarkan oleh Heriyanto.
Hasan menegaskan tidak pernah ada pembicaraan dengan Heriyanto terkait program makan bergizi.
"Enggak ada, dari tim sinkronisasi, enggak ada," kata Hasan di Media Center Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).
Hasan memastikan kembali bawah tidak benar bila tim Prabowo-Gibran bertemu dan berdiskusi dengan Heriyanto.
"Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan itu sama sekali di tim dan tim sinkronisasi," kata Hasan.
Bantah Sunat Anggaran
Sebelumnya, Hasan Nasbi membantah ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan ihwal anggaran program makan bergizi gratis yang disebut dipangkas menjadi Rp7.500 per anak.
Melalui keterangan tertulis, Hasan menegaskan rumor terkait pemangkasan anggaran per orang untuk makan bergizi gratis siswa di sekolah sekolah hanya isu dan tidak resmi dari Tim Gugus Tugas Sinkronisaai Prabowo-Gibran.
“Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statemen resmi dari tim,” kata Hasan, Jumat.
Menurutnya, fokus utama dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah memberikan menu makanan yang bergizi sesuai standar kecukupan gizi.
“Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi,” ujar Hasan.
Sementara untuk anggaran per anak, tim masih melakukan kajian. Kekinian banyak ide dan saran dari berbagai pihak perihal program makan bergizi tersebut.
“Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kita adalah ketercukupan gizi,” kata Hasan.
Hasan menjelaskan, wilayah di Indonesia sendiri memiliki keberagaman sumber gizi sehingga masing-masing wilayah memiliki menu lokal yang berbeda satu sama lain.
Berita Terkait
-
Pembahasan Baru sampai Alokasi Anggaran Rp71 Triliun, Prabowo Beri Dua Pesan soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Tim Prabowo-Gibran Bantah Isu Pemotongan Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 7.500
-
Ramai Isu Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp 7.500, HNW Minta Tim Prabowo-Gibran Kasih Penjelasan ke Pemilih
-
Masih Dikaji, Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bantah Anggaran Makan Bergizi jadi Rp 7.500 per Anak
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu