Suara.com - Puluhan mahasiswa dikabarkan meninggal dunia pada peristiwa kerusuhan yang terjadi di Bangladesh. Hal tersebut mendapatkan sorotan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk meminta agar akuntabilitas dan dialog dilakukan di Bangladesh usai sebanyak 75 orang meninggal dunia.
“Semua pihak harus menahan diri dan pasukan keamanan harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional,” kata Turk, dilaporkan Anadolu, dikutip Sabtu (20/7/2024).
Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer ketika jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.
Sedikitnya 30 orang tewas pada Jumat (19/7) ketika demonstrasi anti pemerintah berkecamuk di negara Asia Selatan tersebut, kata sumber kepolisian di Dhaka kepada Anadolu. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam pertempuran di seluruh negeri.
“Melibatkan generasi muda adalah yang terbaik dan satu-satunya cara untuk maju,” tambah Turk.
Pada minggu ini, Bangladesh mengalami peningkatan protes terhadap sistem kuota 56 persen untuk posisi sebagai pegawai negeri.
Pemerintah menutup lembaga-lembaga pendidikan. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus dan universitas.
Tiga puluh persen dari 56 persen kuota itu telah dialokasikan untuk para putra dan cucu masyarakat Bangladesh yang berpartisipasi dalam perang kemerdekaan pada 1971.
Baca Juga: Inovasi Mahasiswa KKN R4 UNTAG SURABAYA: Alat Pemotong Keripik di Desa Dilem
Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota itu menjadi 20 persen. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut