Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin berjanji akan memberikan data pokok pendidikan atau dapodik kepada ribuan guru honorer yang terkena cleaning atau penataan.
Dapodik itu nantinya akan berguna agar mereka bisa mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.
"Dari 4.000 itu, di antara mereka ada yang belum punya dapodik. Nanti kami berikan dapodik. Sehingga kalau ada dapodik mereka bisa daftar untuk PPPK," kata Budi ditemui awak media di Jakarta, Minggu (21/7/2024).
Dia menambahkan bahwa 4 ribu guru honorer yang terkena cleaning tersebut sebenarnya telah didata sejak Desember 2023. Perekrutan mereka oleh kepala sekolah setempat tidak melalui prosedur rekrutmen guru yang dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Penilaian itu karena para guru tersebut tidak mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan tidak terdata dalam Dapodik.
Akan tetapi, Budi belum bisa memastikan waktu pemberian dapodik tersebut.
"Setelah ini kita lakukan," ujar Budi.
Nantinya, pemberian dapodik tersebut hanya akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Budi menyampaikan kalau Dinas Pendidikan hanya akan memberikan pengajuan. Sehingga dia tak bisa memastikan berapa lama waktu prosesnya.
"Kami mengajukan ke Kemendikbud. Proses di Kemendikbud, kalau kami sih bisa segera ajukan," tuturnya.
Baca Juga: Biodata Kiky Saputri: Dulu Pernah Jadi Guru Bergaji Minim, Kini Honornya Fantastis
Dapodik tersebut sangat diperlukan apabila guru ingin mendaftar sebagai aparat sipil negara (ASN). Sementara untuk pendaftaran pegawai kontrak kerja individu (KKI), Budi menjelaskan bahwa guru tak perlu memiliki dapodik.
"Kalau KKI boleh tanpa dapodik, bisa. Untuk PPPK itu, untuk ASN mereka harus punya dapodik. Segera mungkin lah," janji Budi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO