Suara.com - Akademisi sekaligus pengusaha travel, Moch Ali Imron lolos seleksi administrasi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) masa jabatan 2024-2029.
Pengajar di kampus STIE Kusuma Negara itu mengaku ingin memberantas korupsi yang menjadi biang kemiskinan bangsa Indonesia.
"Salah satu motivasi kenapa saya ikut seleksi capim KPK adalah melihat kondisi anak bangsa yang terjerat kemiskinan. Saya salah satu orang yang lahir dari keluarga miskin. Karena menurut saya, penyebab utama bangsa ini miskin adalah korupsi, maka korupsi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," kata Ali Imron kepada wartawan, Sabtu (27/7/2024).
Namun, kata dia, untuk membersihkan bahaya laten korupsi ini, pimpinan KPK hingga penyidik di dalamnya harus bersih terlebih dahulu.
Ali bahkan menyebut berani menyiapkan peti mati untuk dirinya jika nanti terpilih sebagai salah satu komisioner KPK.
"Berani nggak calon pimpinan KPK ini jika terpilih nanti dan dilantik untuk menyiapkan peti mati untuk dirinya. Kalau saya berani. Setelah nanti dilantik, saya akan menyiapkan peti mati untuk diri saya sendiri jika saya tersandung korupsi," ungkapnya.
Ia pun mencontohkan, kasus dugaan adanya pemerasan terhadap tersangka oleh pimpinan KPK kemarin sudah sepatutnya dihukum mati. Sebab, katanya, KPK harus menjadi lembaga independen yang benar-benar bersih agar bisa membersihkan institusi lainnya.
"Itu harus dihukum mati sebetulnya, biar jera. KPK sudah dibayar sama negara dan negara juga harus ikut andil memperbesar pendapatan, memenuhi kebutuhan KPK biar nggak terjadi korupsi. Saya duduk di sana, bismillah secara lahir batin, saya ingin memperbaiki negeri ini," ujarnya.
"Ketika saya terpilih dan dilantik, saya akan siapkan kontrak, silakan hukum mati saya jika saya korupsi dan memakai peti mati yang saya siapkan sendiri, kita taruh peti mati itu di gedung KPK," sambungnya.
Baca Juga: Persiapan Ringan ala Nurul Ghufron Hadapi Tes Tertulis Capim KPK
Selain itu, Ali Imron juga ingin memperbesar ruang pencegahan korupsi dengan masif menerapkan pendidikan akhlak dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa. Menurutnya, setiap lembaga pendidikan di berbagai tingkatan harus memiliki kurikulum antikorupsi bagi peserta didiknya.
Untuk diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 telah mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK dari seluruh pendaftar capim KPK yaitu sejumlah 318 orang dan 146 orang lolos administrasi calon Dewas KPK dari 207 orang pendaftar.
Pendaftar yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tes tulis yang digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Jakarta Selatan, pada Rabu (31/7/2024). Tes tulis capim KPK digelar mulai 07.00 WIB-11.00 WIB.
Masyarakat diharapkan memberikan tanggapan atas nama-nama yang lulus proses seleksi administrasi. Tanggapan masyarakat bisa disampaikan mulai 24 Juli-24 Agustus 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan