Protes mahasiswa yang menuntut reformasi sistem kuota pekerjaan pemerintah memaksa pemerintah untuk mengurangi kuota dari 56 persen menjadi 7 persen, termasuk 5 persen untuk keturunan veteran perang, setelah pengadilan tinggi negara itu mengeluarkan putusan pada Minggu lalu.
Mengenai pemulihan jaringan internet yang ditutup pada 19 Juli untuk menghentikan disinformasi selama protes yang disertai kekerasan, Menteri Muda Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi Zunaid Ahmed Palak mengatakan bahwa keputusan akan dibuat setelah pertemuan dengan operator telepon seluler pada Minggu.
Sebelumnya, menteri tersebut mengatakan pihaknya mematikan internet pada 19 Juli untuk menghentikan disinformasi selama protes yang penuh kekerasan.
Namun, kemudian dia mengklaim bahwa pusat data pemerintah rusak selama aksi protes yang memutuskan internet.
Menteri Administrasi Publik Farhad Hossain pada Sabtu mengatakan bahwa kantor-kantor akan dibuka selama enam jam dari pukul 09:00 hingga 15:00 mulai Minggu hingga Selasa mengingat situasi yang disebabkan oleh gerakan reformasi kuota tersebut.
Pekan lalu, kantor-kantor dibuka selama dua hari (Rabu dan Kamis) selama empat jam. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
Terkini
-
Permintaan Global Meningkat, Wamentan Sudaryono: RI Siap Ekspor 1,5 Juta Ton Pupuk
-
Eks Dirut Indofarma Divonis 13 Tahun, Koalisi #BebaskanArief Sebut Ada Kriminalisasi Hukum
-
Kasus Mens Rea: Pandji Pragiwaksono Temui Pelapor di Polda Metro Jaya, Ini Hasil Pertemuannya
-
Ketimbang Tambah Utang Luar Negeri, Ekonom UMY Minta Prabowo Pangkas Gaji Pejabat
-
Geger! Penyamaran Rey Terbongkar di Malam Pertama, Intan Laporkan Kasus Nikah Sesama Jenis di Malang
-
Moeldoko: Pakai Mobil Listrik Lebih Hemat, Biaya BBM dari Rp 6 Juta Jadi Rp 800 Ribu
-
HOAKS! Donald Trump Provokasi Masyarakat Indonesia yang Sunni agar Tak Dukung Iran
-
DPRD DKI Kritik Perizinan Rumah Ibadah di Jakarta yang Masih Berlarut-Larut
-
Jalankan Instruksi Prabowo, Kemnaker Siap Perluas Program Magang ke Luar Negeri
-
Siasat Ngirit KSAU: Pesawat Tempur Latihan Sambil Patroli, Hemat BBM Tanpa Kurangi Pengawasan