Ribuan Sopir Kompak Demo di Balai Kota DKI, 29 Rute Mikrotrans di Jakarta Auto Tak Tarik Penumpang

Suara.com - Ribuan sopir mikrotrans menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024). Hal ini berimbas pada layanan mikrotrans yang tak beroperasi untuk sementara waktu.

Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Daud Joseph menyampaikan permintaan maaf kepada para pelanggan atas gangguan layanan ini. Ia memastikan, masih ada 65 rute mikrotrans lain yang tetap beroperasi. 

"Transjakarta menyampaikan bahwa dari 94 rute mikrotrans, 65 rute beroperasi dengan normal. Sekaligus permohonan maaf kepada pelanggan atas tidak beroperasinya 29 rute layanan Mikrotrans atas inisiatif operator mikrotrans," ujar Daud kepada wartawan.

Untuk mengantisipasi gangguan layanan ini, Daud menyebut pihaknya telaj menambah armada untuk memfasilitasi para pelanggan Transjakarta, khususnya di wilayah yang terdampak.

"Transjakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan tetap normal. Integrasi layanan Transjakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Berikut adalah daftar rute Mikrotrans yang tak beroperasi:

Wilayah utara:

1. JAK88 Terminal Tanjung Priok - Ancol Barat
2. JAK89 Terminal Tanjung Priok - Taman Kota Intan
3. JAK77 Tanjung Priok - Jembatan Hitam
4. JAK76 Jalan industri Raya - Asmi
5. JAK87 Terminal Tanjung Priok - Terminal Rawamangun
6. JAK90 Terminal Tanjung Priok - Rusun Kemayoran
7. JAK01 plumpang - tanjung priok
8. JAK61 Cempaka Putih - Pulogadung

Wilayah pusat:

1. JAK13 Tanah Abang - Kota Intan via Jembatan 5
2. JAK10 Kota - Tanah Abang
3. JAK07 Tanah Abang - Tawakal
4. JAK08 Roxi - Benhil
5. JAK09 Roxi Mas - Karet
6. JAK11 Kebayoran Lama - Tanah Abang
7. JAK12 Kebayoran Lama - Tanah Abang via Pos Pengumben
8. JAK14 Meruya - Tanah Abang
9. JAK10B St.gondangdia - Cikini (via Jalan Kramat Raya)

Wilayah Timur 2:

Baca Juga: Ribuan Sopir Mikrotrans Geruduk Balai Kota Jakarta, Bongkar Kongkalikong Direksi Transjakarta dan Komisi B DPRD DKI

1.  JAK33 Pulogadung - Kota
2. JAK106 Terminal Klender - Terminal Kampung Melayu
3. JAK42 Pondok Kelapa - Kp. Melayu
4. JAK41 Kp. Melayu - Pulogadung
5. JAK84 Kampung Melayu - Kapin 
6. JAK34 Rawamangun - Klender
7. JAK85 Bintara - Cipinang Indah
8. JAK86 Terminal Rawamangun -Terminal Manggarai
9. JAK35 Pangkalan Jati - Rawamangun

Wilayah Barat:

1. JAK53 Grogol - Pos Pengumben via Slipi
2. JAK54 Grogol - Benhil
3. JAK56 Grogol - Srengseng

Sebelumnya, Koordinator Aksi Lapangan, Fahrul Fatah mengatakan, ada delapan koperasi mitra operator program JakLingko Pemprov DKI yang terlibat dalam aksi ini. Pramudi, pengurus koperasi, dan operator disebutnya terlibat dalam aksi ini. 

Operator yang tergabung dalam FLKB ini Antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport. 

Fahrul mengatakan, pihaknya menuntut transparansi pembagian quota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko. Kemudian ada juga dugaan politisisasi program JakLingko yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD DKI yang juga merupakan ketua salah satu operator mitra Jaklingko. 

Kemudian, massa aksi ingin mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional. 

"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebutadalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir," ujar Fahrul kepada wartawan, Selasa (30/7/2024). 

"Kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya. Di satu sisi, operator lain, khususnya operator mikrolet selalu saja dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian quota yang keci, namun harus dibagi ramai-ramai" lanjutnya. 

Menurutnya, banyak anggota koperasi angkot yang ingin bergabung ke dalam program JakLingko. Namun, kuotanya kerap dibatasi karena inisiatif oknum orang dalam itu. 

"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," pungkasnya.