Suara.com - Panasnya hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat sorotan khusus dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Mantan Rais Aam Syuriah PBNU itu mengatakan seharusnya tidak perlu ada konflik antara keduanya, karena masing-masing memiliki peran dan tugas yang berbeda.
"Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya, seharusnya bekerja sama dengan baik dan dengan tugas masing-masing PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik sebetulnya," katanya usai menghadiri Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jabar, Kamis (1/8/2024).
Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa dirinya pernah menjadi Ketua Tim Lima Pembentukan PKB dan juga Ketua Dewan Syuro PKB.
"Saya dahulu Ketua Tim Lima pembentukan PKB, saya Ketua Dewan Syuro pertama sebelum Gus Dur itu 'kan saya. Jadi, sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB itu aspiratif, kultural, dan historis, tidak ada hubungan struktural," ucapnya.
Ia berharap PKB membawakan aspirasi warga NU di dalam berpolitik.
"Jadi, tidak saling mengintervensi, jadi dia memiliki independensi," ucap Wapres.
Ma'ruf Amin sendiri mengaku heran atas konflik yang terjadi saat ini karena baik PBNU maupun PKB memiliki tugas yang berbeda.
"Jadi, kalau terjadi 'korslet' itu memang agak aneh juga 'kan begitu karena memang tugasnya beda."
Baca Juga: Minta PBNU dan PKB Tidak Berkonflik, Wapres Maruf Sampai Sebut Nama Gus Dur
"Oleh karena itu, kita harapkan sudahlah jangan sampai terjadi lagi masing-masing berada di jalurnya masing-masing, fokus masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik," katanya.
Sebelumnya diberitakan, meruncingnya hubungan kedua lembaga yang berbasis massa Nahdliyyin ini menjadi sorotan dalam dunia politik tanah air. Kondisi tersebut dipicu pembentukan Panwas Haji oleh DPR yang dimotori legislator PKB terhadap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang juga merupakan kader partai berlambang sembilan bintang tersebut.
Pun kondisi tersebut semakin panas setelah PBNU menginginkan untuk mengembalikan PKB ke NU. Elite PBNU pun kemudian membentuk pansus. Hal ini disampaikan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Gus Ipul berpendapat bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah NU.
"PBNU sedang berdiskusi, jika diperlukan, pembentukan Tim Lima akan segera dilakukan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!