Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya tidak berkonflik karena telah memiliki tugas yang berbeda.
"Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya, seharusnya bekerja sama dengan baik dan dengan tugas masing-masing PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik sebetulnya," ujar Wapres, Kamis (1/8/2024).
Wapres menyampaikan keterangan di atas Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, usai menghadiri Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jabar.
Wapres sebelumnya juga pernah menjadi Ketua Tim Lima Pembentukan PKB dan juga Ketua Dewan Syuro PKB.
"Saya dahulu Ketua Tim Lima pembentukan PKB, saya Ketua Dewan Syuro pertama sebelum Gus Dur itu 'kan saya. Jadi, sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB itu aspiratif, kultural, dan historis, tidak ada hubungan struktural," ucap Wapres.
Dengan demikian, kata dia, PKB diharapkan membawakan aspirasi warga NU di dalam berpolitik.
"Jadi, tidak saling mengintervensi, jadi dia memiliki independensi," ucap Wapres.
Untuk itu, K.H. Ma'ruf Amin merasa heran atas konflik yang terjadi saat ini karena baik PBNU maupun PKB memiliki tugas yang berbeda.
"Jadi, kalau terjadi 'korslet' itu memang agak aneh juga 'kan begitu karena memang tugasnya beda. Oleh karena itu, kita harapkan sudahlah jangan sampai terjadi lagi masing-masing berada di jalurnya masing-masing, fokus masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik," sebut Wapres.
Baca Juga: Minta PBNU dan PKB Tidak Berkonflik, Wapres Maruf Sampai Sebut Nama Gus Dur
Sebelumnya, Jumat (26/7), Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan PKB ke NU.
"Langkah ini setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," katanya.
Pada hari Minggu (28/7), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.
Berita Terkait
-
Minta PBNU dan PKB Tidak Berkonflik, Wapres Maruf Sampai Sebut Nama Gus Dur
-
Lukman Edy Dituding Ingin Pecah Belah PKB Gegara Adukan Gaya Kepemimpinan Cak Imin ke PBNU
-
Puji Mendiang Ismail Haniyeh Sebagai Pejuang Palestina, Wapres Maruf Amin Kutuk Israel karena Licik
-
Panas! Usai 'Borok' Cak Imin Diadukan ke PBNU, Elite PKB Balas Tudingan Lukman Edy: Menyesatkan!
-
Perang Terbuka! Mantan Sekjen PKB Laporkan Cak Imin ke PBNU, Ada Apa?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!