Suara.com - Kemerdekaan Indonesia memang telah berusia hampir delapan dekade, tepatnya akan menginjak usia ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. Namun pertanyaan klasik apa dokumen pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia masih dilayangkan, karena belum banyak diketahui jawabannya.
Tercatat, Belanda secara resmi memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 pada bulan Juni 2023 lalu. Mark Rutte saat itu menyampaikan pengakuan ini dalam sesi debat parlemen Belanda yang membahas kajian dekolonisasi 1945 hingga 1950. Mark Rutte adalah mantan Perdana Menteri Belanda.
Pengakuan Belanda atas Kedaulatan Indonesia
Hal ini sebenarnya menjadi pembaruan atas apa yang terjadi pada akhir Desember 1949 lalu. Ketika dilakukan penandatanganan Piagam Kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar. Kala itu, dua pihak berdebat sengit dalam pembahasan isu kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.
Dengan penandatanganan dokumen ini, maka Belanda menganggap kemerdekaan yang didapatkan Indonesia baru terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 lalu, dan bukan 17 Agustus 1945. itu pun masih dalam konteks pemberian kedaulatan.
Namun dengan secara politis mengakui bahwa 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia. Maka Belanda secara hukum tercatat melakukan agresi militer pada 1945 hingga 1949 lalu.
Sebab operasi yang dilakukan di Indonesia adalah operasi militer negara satu ke negara lainnya. Idealnya akan terdapat konsekuensi hukum dan ganti rugi atas apa yang diderita Indonesia.
Isu ini diperkirakan akan terus berkembang, karena penelusuran fakta dan yuridis atas apa yang terjadi jelas akan membawa konsekuensi lebih jauh yang harus dihadapi Indonesia dan Belanda.
Mengapa? Sebab kedua negara ini sama-sama mengalami kerugian dan korban masyarakat sipil dalam era kurang lebih lima tahun tersebut.
Baca Juga: 10 Link Download Lagu Kemerdekaan 17 Agustus, Meriahkan Lomba dan Acara Agustusan HUT RI ke-79
Dokumen Pengakuan Belanda atas Indonesia
Meski permintaan maaf secara lisan telah dikeluarkan dari pihak Belanda, namun apa dokumen pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia?
Secara praktis, tidak ditemukan adanya catatan dokumen pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945 lalu. Studi yang dipublikasikan tiga lembaga Belanda pada Februari 2022 lalu menyatakan adanya ‘kekerasan ekstrim’ dan bukan menyebut ‘kejahatan perang’.
Terdapat tiga poin utama terkait studi yang dilakukan untuk melihat apa yang terjadi pada medio waktu tersebut. Pertama, soal aspek hukum, yang menggunakan istilah kekerasan ekstrim daripada kejahatan perang.
Kedua, mengenai tanggung jawab dan permintaan maaf pemerintah belanda pada korban dan veteran Belanda, dan ketiga, mengenai kompensasi dan rehabilitasi para veteran perang yang dianggap penjahat perang.
Tentu saja jika kemudian terdapat dokumen di kemudian hari, isu ini akan kembali bergulir dan menjadi semakin menarik. Namun sejauh ini pertanyaan apa ada dokumen pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia belum ditemukan, kecuali apa yang tertulis pada hasil KMB, yang menyatakan kedaulatan Indonesia diserahkan oleh Belanda.
Berita Terkait
-
10 Link Download Lagu Kemerdekaan 17 Agustus, Meriahkan Lomba dan Acara Agustusan HUT RI ke-79
-
Contoh Teks Khutbah Jumat Menyambut Hari Kemerdekaan Terkait Perjuangan Para Nabi
-
Kumpulan Pantun Kemerdekaan 17 Agustus 2024 untuk Lomba atau Ucapan di Medsos
-
Pantun 17 Agustus Lucu: Tawa dan Semangat Merdeka Menyatu di Hari Kemerdekaan!
-
5 Ide Lomba 17 Agustus di Kantor, Tak Butuh Lahan Luas Tapi Meriah dan Melatih Kerja Sama
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing