Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN

Suara.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat isu pendidikan tinggi semata-mata dari sisi kuota penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurut Stella, fokus utama pemerintah adalah memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan tinggi yang berkualitas, baik melalui PTN maupun perguruan tinggi swasta (PTS).

Pernyataan itu sekaligus menanggapi kritikan dari Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik Rachbini yang menyebut PTN semakin banyak menjaring mahasiswa baru tetapi minim lakukan riset.

"Yang kita pikirkan bukan kuota. Tapi apa kita memberikan peluang yang paling banyak dan paling bagus untuk semua masyarakat Indonesia itu mahasiswa kita untuk belajar," kata Stella kepada media saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia menekankan, selama PTN membuka akses pendidikan dan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk berkuliah, kebijakan tersebut akan terus didukung oleh pemerintah.

Dukungan yang sama, kata dia, juga diberikan kepada PTS yang berkontribusi memperluas akses pendidikan tinggi.

"Kalau misalnya PTN ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa kita agar mereka bisa kuliah, itu selalu kita dukung. Sama juga dengan PTS yang memberikan kesempatan agar mahasiswa kita di Indonesia semuanya bisa kuliah, bisa belajar," tuturnya.

Stella menilai diskursus tentang pendidikan tinggi seharusnya tidak terjebak pada narasi keseimbangan kuota mahasiswa PTN dan PTS. Dia menekankan bahwa yang lebih penting ialah negara mampu menciptakan peluang pendidikan sebanyak-banyaknya bagi generasi muda.

"Jadi bukan keseimbangan, tapi menciptakan sebanyak-banyaknya peluang untuk mahasiswa kita," pungkasnya.

Baca Juga: Wamen Stella Jelaskan Skema Sekolah Garuda: 80 Persen Gratis 20 Persen Berbayar, Prioritas Prestasi!

Sebelumnya, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengkritik kebijakan PTN yang dinilai terlalu agresif membuka kuota mahasiswa baru. Ia menilai sejumlah PTN lebih berorientasi pada jumlah mahasiswa dibanding penguatan kualitas akademik dan riset.

Prof. Didik juga menyoroti dampak pembukaan kuota besar PTN terhadap keberlangsungan PTS, yang dinilai berada dalam posisi tidak seimbang karena harus bertahan secara mandiri.

Kritik tersebut memicu perdebatan mengenai arah kebijakan pendidikan tinggi nasional, terutama terkait relasi antara PTN, PTS, dan peran negara dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat.