Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada ratusan kepala daerah untuk segera menyelesaikan urusan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada November mendatang.
"Saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan, koordinasikan dengan Forkopimda," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Selain soal anggaran, Presiden mengingatkan kepada para gubernur, bupati dan wali kota untuk berkoordinasi melalui Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk menjamin keamanan saat pilkada 2024.
Menurut Presiden, Indonesia belum pernah menyelenggarakan pilkada secara serentak, sehingga keamanan dari satu kabupaten atau provinsi tidak bisa dibantu dari daerah lainnya.
"Kalau dulu enggak serentak, bisa keamanan bisa dibantu dari kabupaten lain dari daerah dan provinsi lain. Sekarang semua serentak semuanya, tinggal ini betul-betul dibicarakan," kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara.
Kepala Negara juga meminta agar para kepala daerah tidak ragu untuk menyampaikan kepada kapolda jika memerlukan tambahan kekuatan.
"Kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung karena ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan pilkada yang kita akan lakukan nanti di bulan November," kata Presiden.
Dalam kegiatan pengarahan Presiden, sebanyak 517 kepala daerah hadir dalam acara tersebut di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur.
Presiden Jokowi hadir didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR/Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/BPN dan Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Airlangga Mundur karena Mendukung Karir Politik Keluarga Jokowi, Nama Bobby Nasution Ikut Terseret
-
Kantor DPP PDIP Digeruduk Masyarakat Betawi, Desak Segera Pinang Anies untuk Pilkada?
-
Ketakutan Pandji Pragiwaksono Soal Dinasti Politik Jokowi, Mimpi Buruk Semua Orang?
-
Lagi di IKN Cerita Istana Jakarta dan Bogor Bau Kolonial, Jokowi Sampai Merasa Dibayang-bayangi
-
Perdana Kumpulkan Ratusan Kepala Daerah di Istana Negara IKN, Jokowi Langsung Bertanya Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional